PAMEKASAN, MADURANET – Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan berupaya memperkuat komunikasi dengan masyarakat.
Bupati Pamekasan Kholilurrahman berencana menghidupkan kembali nomor telepon pengaduan masyarakat, seperti yang pernah diterapkan saat dirinya memimpin Pamekasan pada periode pertama.
Menurut Kholilurrahman, keberadaan saluran pengaduan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui di lapangan.
Pengelolaan nomor pengaduan nantinya akan melibatkan staf. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan tingkat persoalannya.
“Jadi dikelola oleh staf, apa yang bisa dijawab silakan dijawab oleh staf, apa yang tidak bisa dijawab diataskan ke Pak Sekda dan lain sebagainya,” ungkap Bupati Kholil.
Ia menilai, keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan pembangunan. Sebab, warga merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan di lapangan.
Karena itu, pemerintah tidak boleh menutup diri dari masukan maupun keluhan masyarakat. Justru, laporan warga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui persoalan yang belum terselesaikan.
“Pemerintah jangan eksklusif, keterbukaan ini akan membantu kami dalam memahami, dalam mengetahui adanya hambatan-hambatan pembangunan di masyarakat,” tegasnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Matsaratul Huda Panempan Pamekasan itu mengaku, selama dirinya menjabat, masyarakat cukup aktif menyampaikan keluhan melalui nomor pribadinya. Rata-rata terdapat tiga keluhan yang diterima setiap hari, mulai dari persoalan sampah, jalan rusak hingga jembatan yang nyaris putus.
”Saya screenshot, saya kirimkan ke dinas terkait dan alhamdulillah bisa segera diatasi,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan itu meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah.
Baginya, pengaduan masyarakat bukan sekadar keluhan, melainkan salah satu sumber informasi bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi nyata yang terjadi di tengah masyarakat.
Ia berharap, keberadaan pusat pengaduan nantinya dapat membuat pemerintah lebih responsif terhadap berbagai persoalan warga.
“Dengan adanya pusat pengaduan seperti itu, pemerintah akan semakin sibuk. Dan memang itu yang seharusnya. Kita harus maksimal, kalau tidak kita khianat,” pungkasnya.
