PAMEKASAN, MADURANET– Gagasan tentang Sekolah Rakyat di Pamekasan mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Atiqullah, guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Madura menilai konsep ini sebagai inisiatif progresif yang membuka ruang bagi keadilan akses pendidikan. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
Menurut Atiqullah, sekolah rakyat menandai komitmen negara dalam menjangkau kelompok-kelompok marjinal yang selama ini terpinggirkan oleh sistem pendidikan formal yang birokratis dan seragam.
“Ini peluang besar bagi kelompok yang kerap tak terjangkau sistem konvensional. Namun, tidak cukup hanya membuka akses. Harus ada pengelolaan yang mengakar pada partisipasi lokal dan prinsip kepemimpinan transformatif,” ujarnya, Selasa (22/7/2025).
Dalam kacamata manajerial, tegas Atiqullah, sekolah rakyat harus dilandaskan pada pendekatan komunitas, melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Bukan hanya alat penyampai pengetahuan, tapi menjadi ruang pemberdayaan sosial, pembentukan karakter, literasi dasar, dan keterampilan hidup kontekstual.
Namun demikian, Atiqullah juga menyoroti tiga tantangan serius yang bisa menjadi batu sandungan. Pertama, absennya sistem akuntabilitas dan mekanisme pengukuran mutu yang jelas. Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan standar kualitas pendidikan secara umum.
“Kualitas tak bisa dikompromikan. Sekolah rakyat tetap harus punya standar mutu dan akuntabilitas yang terukur,” tegasnya.
Kedua, lanjut Atiq, potensi tumpang tindih dengan pendidikan formal. Tanpa integrasi kurikulum yang adaptif, menurutnya, program ini bisa menimbulkan kebingungan dalam sistem nasional.
Dan ketiga, kata guru besar UIN Madura ini, lemahnya kapasitas kepemimpinan di tingkat lapangan. Minimnya pelatihan dan penguatan kapasitas bagi para pengelola sekolah rakyat bisa menjadikan program ini rentan disalahgunakan, bahkan hanya menjadi proyek populis tanpa dampak jangka panjang.
“Atensi pada pelatihan kader dan penjaminan mutu di lapangan harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Untuk itu, Atiqullah merekomendasikan agar sekolah rakyat tidak berdiri sendiri, tapi diletakkan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional yang menekankan terhadap integrasi, standarisasi, dan fleksibilitas, “guna merespons kebutuhan masyarakat akar rumput,“ pungkasnya.
