PAMEKASAN, MADURANET – Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Pamekasan, Ach Rofik, mengatakan anggaran pengadaan tisu wajah di instansinya, bukan Rp 17 juta, melainkan Rp 2,41 juta untuk satu tahun.
Rofik menjelaskan, angka Rp 17 juta merupakan usulan dalam Rencana Penggunaan Anggaran, bukan nilai anggaran yang disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Anggaran tisu itu sebenarnya tidak Rp 17 juta, tapi Rp 2.410.000 dalam setahun,” kata Rofik saat ditemui di kantornya, Senin (26/10/2026).
Ia mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan tisu di sejumlah ruangan dan kegiatan kedinasan.
”Penggunaannya mencakup ruang kepala dinas, ruang bidang-bidang, mencakup olahraga dan prestasi, olahraga rekreasi, kepemudaan, sekretariat, hingga kebutuhan rapat di aula,” jelasnya.
Menurut Rofik, penyerapan anggaran tidak dilakukan sekaligus, karena pengadaan menyesuaikan kebutuhan dan persediaan yang masih ada. Ia menyebut, realisasi belanja yang disampaikan sebesar Rp 1.351.000, sementara persediaan tisu dinilai masih mencukupi, sehingga tidak ada rencana penyerapan tambahan.
“Dari Rp 2.410.000 itu, yang terserap sebesar Rp 1.351.000. Itu dipastikan sudah tidak ada penyerapan lagi karena persediaannya sudah ada,” ujarnya.
Rofik menegaskan, anggaran tersebut diperuntukkan selama Januari hingga Desember, bukan untuk kebutuhan bulanan atau harian. Jika anggaran belum dapat dicairkan pada awal tahun, pembelian kebutuhan operasional dapat ditalangi terlebih dahulu dan dicatat untuk kemudian diganti setelah anggaran bisa direalisasikan.
“Peruntukannya satu tahun, mulai 1 Januari sampai Desember. Kalau anggaran belum bisa dicairkan, kita talangi dulu untuk membeli tisu, nanti dicatat dan diganti ketika anggaran sudah bisa diserap,” kata Rofik.
Dengan penjelasan itu, Rofik meminta agar informasi mengenai anggaran tisu, dibedakan antara usulan awal dan nilai yang disetujui. Ia menegaskan, angka yang menjadi alokasi anggaran untuk kebutuhan tisu selama setahun adalah Rp 2,41 juta.
”Seakan-akan yang ditulis media itu benar, padahal tanpa crosscheck data. Makanya perlu kami luruskan agar kesalahan tidak dianggap kebenaran,” tagasnya.
