PAMEKASAN, MADURANET – Program umrah gratis untuk 189 guru ngaji yang diusulkan Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Baddrut Tamam, resmi ditolak oleh DPRD Pamekasan. Penolakan itu disampaikan sejumlah fraksi DPRD Pamekasan dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan yang digelar pada Selasa (13/9/2022).
Salah satunya Frkasi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP). Dalam pemandangan umum yang dibacakan Rosyid Fansori, program umrah gratis menuai banyak kritik dari para guru ngaji di Kabupaten Pamekasan.
Menurutnya, umrah gratis bagi 189 guru ngaji se-Kabupaten Pamekasan akan menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial. Alasannya, jumlah guru ngaji di Kabupaten Pamekasan sebanyak 4.300 orang lebih. Sementara yang masuk dalam program hanya 189.
“Dimana rasa keadilannya bagi guru ngaji yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan umrah gratis?,” terang Rosyd.
Menurut Rosyd, saat ini seharusnya Baddrut Tamam fokus kepada janji-janji politik yang pernah disampaikan pada saat kampanye dulu. Di antaranya pemberian insentif bagi guru ngaji. Saat ini insentif guru ngaji hanya diberikan kepada 1.000 orang. Sedangkan sisanya 3.300 guru ngaji luput dari perhatian pemerintah.
“Dengan tegas kami menolak usulan Bupati Baddrut Tamam. Program itu akan menimbulkan kecemburuan dan muaranya pada kepentingan kelompok tertentu,” kata Rosyd.
Yang perlu diperhatikan saat ini, kaitannya dengan guru ngaji yakni soal kesehatannya. Apakah para guru ngaji sudah terjamin kesehatannya?
“Jangan-jangan mereka juga tidak masuk dalam penerima layanan kesehatan gratis. Maka Bupati harus berpikir ke sana,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Qomarul Wahyudi dengan tegas menolak untuk menyetujui Baddrut Tamam berupa program umrah gratis. Menurutnya, Komisi IV sudah menutup pembahasan anggaran soal umrah gratis.
“Komisi IV sebagai mitra eksekutif Bagian Kesra sudah menutup usulan umrah gratis. Kita tolak dengan alasan APBD 2023 sedang defisit 230 miliar lebih,” kata dewan termuda ini.
Menurut Wahyud, Baddrut Tamam tidak memiliki kepekaan terhadap situasi dan keadaan yang dialami masyarakat saat ini. Hal ini dibuktikan dengan usulan program yang tidak urgen serta tidak berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Banyak program yang harus kami coret karena dampaknya kepada masyarakat tidak ada. Seharusnya bupati peka melihat keadaan, apalagi angka kemiskinan semakin meningkat,” ungkap politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini.
- Terkini
- Trending
