PAMEKASAN, MADURANET – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum NGO Madura menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Pamekasan, Rabu (3/9/2025).
Aksi ini menyoroti dugaan praktik korupsi, penyelewengan anggaran, dan penyalahgunaan program pokok-pokok pikiran (pokir) yang terjadi di DPRD Pamekasan.
Aksi dipimpin Abd Rahem, Abdus Marhaen, Abd Basid, M. Tosan, dan Zainal Erdogan. Mereka berangkat dari Monumen Arek Lancor dengan membawa mobil komando, pengeras suara, bendera Merah Putih, dan poster-poster bernada kritik.
Beberapa poster menuliskan tudingan keras, antara lain: “106 M untuk 70 Pokir dalam satu Dinas, Usut!”, “Awasi Penyelewengan Pokir 157 M, Hibah 121+170 M Tahun 2025”, serta “495 Pokmas Kejari Pamekasan Buta.”
Dalam orasi, Abd Rahem menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Kabupaten Pamekasan. Mereka menuding, ada perbaikan jalan pejabat menggunakan APBD, sementara jalan warga harus diperbaiki dengan swadaya.
“Ini bentuk ketidakadilan. Jalan rakyat rusak dibiarkan, tapi jalan menuju rumah pejabat bisa mulus dengan anggaran daerah,” kata Abd Rahem.
Tak hanya bupati, DPRD Pamekasan juga menjadi sasaran kritik tajam. Massa menuding adanya praktik jual-beli proyek pokir dan pembagian alokasi yang tidak proporsional antar-daerah pemilihan. Bahkan, orator menggunakan bahasa kasar dengan menyebut “45 anggota DPRD otaknya isi kotoran”.
“Setiap anggota dewan boleh mengusulkan Pokir di luar Dapil. Kepalanya isi kotoran. Pokir itu hasil reses di Dapil masing-masing. Ini kok ada Pokir ditempatkan di daerah lain. Setelah itu, Ketua DPRD bicara seperti buang kotoran, boleh usulkan Pokir di luar Dapil,” kata Abdus Salam Marhaen.
Sekitar pukul 11.38 WIB, massa sempat ditemui oleh Asisten Administrasi Umum Pemkab Pamekasan, Akmalul Firdaus dan Kasatpol PP, Yusuf Wibiseno. Namun keduanya ditolak.
“Kami tidak mau ditemui siapa pun kecuali bupati dan ketua DPRD,” tegas Abdus.
Kekecewaan berlanjut ketika perwakilan massa masuk ke ruang kerja mencari keberadaan Bupati Pamekasan maupun Ketua DPRD. Namun, keduanya tidak ditemukan.
Sekitar pukul 11.50 WIB, massa melampiaskan kekecewaan dengan membakar ban bekas di depan kantor dewan. Api dan asap hitam sempat mengepul sebelum akhirnya aksi ditutup pada pukul 12.10 WIB.
