BANGKALAN, MADURANET – Aktivits pejabat teras di Kabupaten Bangkalan, mulai dari Bupati Abdul Latif Amin Imron, Wabup Mohni dan Sekretaris Daerah Taufan Zairinsyah, pada saat penggeledahan yang dilakukan sejumah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Bupati dan rumah dinas Bupati Bangkalan, Senin (24/10/2022), para pejabat tersebut masih beraktivitas seperti biasa. Bahkan Wabup Mohni sempat mengantar kepergian mereka setelah menggeladah kantornya.
Pada Senin pagi sampai siang, Abdul Latif pada dengan kegiatan. Pagi hari, Abdul Latif masih terlihat memimpin 2 kegiatan rangkaian hari jadi Kabupaten Bangkalan yang ke-491. Pertama memimpin upacara. Kedua melakukan ziarah ke makam raja Bangkalan, Pangeran Pragalba dan Pangeran Pratanu di Arosbaya.
Usai 2 kegiatan itu, Abdul Latif melanjutkan kegiatannya bersama dengan anggota Komisi V DPR RI. Abdul Latif meninjau bekas pelabuhan Tanjung Bulupandan bekas pelabuhan masa Hindia Belanda di Desa Tolbuk, Kecamatan Klampis. Rencana pelabuhan tersebut akan dihidupkan kembali sebagai pelabuhan penyanggah Tanjung Priok Surabaya yang kondisinya sudah overload.
Sementara Mohni bersama dengan Sekda Taufan Zairinsyah, sedang tidak berada di ruang kerjanya masing-masing. 2 pejabat teras ini berada di ruangan lain dan mengikuti teleconference bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Penggeladan di ruang kerja Bupati, Wabup dan Sekda Bangkalan, berlangsung selama 3 jam lebih. Para penyidik datang mengendarai 7 mobil dengan pengawalan ketat dari polisi bersenjata laras panjang. Aparat keamanan tersebut dari Polres Bangkalan yang diminta untuk membackup kegiatan KPK.
Dari ruang kerja pejabat teras Bangkalan itu, penyidik KPK telah membawa 4 koper barang bukti. Sedangkan dari rumah dinas Bupati Bangkalan, penyidik KPK membawa 2 koper barang bukti. Belum diketahui pasti, apa saja isi koper tersebut.
Mohni ketika diwawancarai sejumlah wartawan usai penggeledahan mengaku tidak tahu kepentingan KPK di Bangkalan. Menurutnya, kemungkinan kegiatan KPK berkaitan dengan tindak lanjut penyelidikan kasus suap assesment pengisian jabatan beberapa bulan lalu.
“Tindak lanjut dari pemeriksaan. Saya tidak ikut dalam penggeladahan dan saya tidak tahu apa saja yang dibawa karena saya tidak boleh ikut bersama mereka,” kata Mohni.
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bangkalan, Ajun Komisaris Polisi Bangkit Dananjaya saat ditanya wartawan, mengaku tidak tahu apa saja agenda KPK di Bangkalan. Pihaknya hanya diminta untuk mendukung kegiatan KPK.
“Tidak tahu kemana saja mereka (KPK) bergerak. Kami hanya diminta membackup saja,” terangnya singkat.
Sebelumnya, pada bulan Juli 2022 sejumlah pejabat di Kabupaten Bangkalan diperiksa KPK berkaitan dengan assesment pengisian jabatan. Pemeriksaan para pejabat itu sempat mengangetkan masyarakat Bangkalan. Bahkan santer kabar ada sejumlah pejabat yang ditangkap KPK. Namun kenyataannya, mereka hanya diperiksa di sejumlah tempat berbeda di Surabaya. Ada yang diperiksa di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Surabaya dan ada pula yang diperiksa di kantor Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.
- Terkini
- Trending
