PAMEKASAN, MADURANET — Pemerintah Kabupaten Pamekasan menaruh perhatian serius terhadap layanan kesehatan masyarakat, terutama terkait pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) yang disebut masih menimbulkan kebingungan di lapangan.
Hal ini disampaikan Bupati Pamekasan Kholilurrahman dalam Loka Karya Serap Aspirasi bersama Ikatan Kepala Desa (IKASA) Kecamatan Pasean di Desa Dumpo Barat, Rabu (3/12/2025).
Menurut Bupati, perbedaan pemahaman antarwilayah mengenai UHC berpotensi menghambat pemerataan pelayanan.
“UHC ini masih simpang siur, jadi pemahaman Selatan dan Utara berbeda, pemahaman Barat dan Timur berbeda,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya berencana menggelar pertemuan bersama BPJS Kesehatan, OPD terkait, dan organisasi kepala desa untuk memastikan keselarasan kebijakan di seluruh Pamekasan.
Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten telah menyiapkan langkah pengetatan agar anggaran layanan kesehatan menjadi lebih tepat sasaran.
Sebagian solusi yang ditawarkan adalah melakukan verifikasi ulang penerima manfaat.
“Verifikasi yang dulu dilaksanakan bisa men filter, bisa menghapus kira-kira 5.000 jiwa sekian dan alhamdulillah dari itu kita bisa hemat 4 miliar,” kata Bupati.
Langkah verifikasi ulang tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban anggaran, sehingga kebutuhan layanan kesehatan gratis dapat tetap terpenuhi.
“Kita berharap dengan beberapa langkah-langkah itu kita mendapatkan solusi sehingga dengan demikian masyarakat akan bisa menikmati kembali pelayanan kesehatan gratis,” tegasnya.
Tak hanya itu, untuk meningkatkan cakupan jaminan sosial, Bupati akan mendorong perusahaan dan pabrikan rokok agar mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita akan meminta para pengusaha terutama pengusaha rokok agar supaya karyawannya dimasukkan di dalam BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Pemkab juga telah bersurat ke pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Timur untuk memperluas dukungan pembiayaan program kesehatan masyarakat miskin.
Di hadapan para kepala desa, Bupati menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan saat ini. Pemerintah akan memastikan masyarakat tetap mendapatkan jaminan layanan yang layak.
“Ini harus kita lakukan, tidak boleh tidak untuk membantu masyarakat miskin desil 1 sampai desil 5,” tutupnya.
