PAMEKASAN, MADURANET – Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Kholilurrahman menanggapi sejumlah pemberitaan yang banyak menyoroti kinerja pembangunan di Kabupaten Pamekasan sejak dirinya dan Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, dilantik pada 19 Maret 2025. Bahkan, pemberitaan itu juga menyasar pada persoalan pribadinya dan rumah tangganya.
Menurutnya, kemerdekaan pers harus didukung dalam rangka penyampaian informasi yang objektif kepada masyarakat. Dengan demikian, informasi yang diterima masyarakat bisa dipertanggungjawabkan oleh media itu sendiri.
“Sudah bukan eranya informasi dikunci. Media merupakan mitra pemerintah dalam rangka menyampaikan informasi pembangunan. Hal ini juga menyumbang terhadap kualitas demokrasi di daerah,” ujar Kholilurrahman, Selasa (30/9/2025).
Namun demikian, menurut mantan anggota DPR RI ini, informasi yang objektif itu disertai dengan keberimbangan. Informasi yang sepihak tanpa ada konfirmasi, bisa menyebabkan multi tafsir di tengah-tengah masyarakat.
“Tabayun, atau klarifikasi merupakan syarat dalam penyampaian informasi. Dengan demikian, informasi yang diterima masyarakat bisa utuh dan tidak menimbulkan tafsir yang macam-macam,” imbuhnya.
Menurut mantan Ketua PCNU Pamekasan ini, media tidak perlu membela pemerintah dan pro terhadap pemerintah. Yang dibutuhkan pemerintah, memberikan ruang yang sama, berimbang dalam pemberitaan.
“Saya tidak minta media membela pemerintah atau pro pemerintah. Ayolah media itu menyajikan informasi yang berimbang,” tandasnya.
Media, ungkap pengasuh Pesantren Matsaratul Huda Panempan ini, harus bebas dari campur tangan pemerintah sehingga media bebas mencari, memperoleh dan menyimpan informasi dan pendapat tanpa tekanan.
“Pers yang bertanggungjawab adalah pers yang menyampaikan informasi secara objektif kepada publik, bukan informasi hoaks dan tendensius secara subyektif,” tegasnya.
