PAMEKASAN, MADURA – Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Baddrut Tamam, berjanji akan memberikan jatah umrah gratis kepada 200 guru ngaji di seluruh Kabupaten Pamekasan. Janji itu disampaikan Baddrut Tamam di hadapan para imam masjid beberapa waktu lalu. Namun janji itu tidak disertai dengan ketersediaan anggaran.
Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Abrori Rois menegaskan bahwa tahun ini tidak ada anggaran untuk program umrah gratis bagi guru ngaji. Rencananya, umrah gratis itu akan disatukan ke tahun 2023 mendatang dengan jumlah 189 orang. Rinciannya, masing-masing desa dan kelurahan 1 orang guru ngaji.
“Tahun ini tidak ada anggaran program umrah gratis untuk guru ngaji. Anggarannya baru diajukan tahun ini ke DPRD Pamekasan,” kata Abrori Rois, Senin (5/9/2022).
Abrori belum tahu pasti berapa anggaran yang diajukan untuk masing-masing guru ngaji.
“Saya lupa berapa anggarannya. Bisa jadi lebih dari 30 jutaan per orang,” imbuhnya.
Menurutnya, janji bupati itu sangat bagus sehingga pihaknya berharap pengajuan anggaran itu bisa diterima oleh DPRD Pamekasan.
Sementara itu, anggota DPRD Pamekasan asal fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Anwari menolak keras program tersebut. Alasannya, tahun ini dan tahun depan APBD kabupaten Pamekasan sedang defisit. Dengan demikian, program yang tidak jelas dampakya terhadap pembangunan, tidak akan disetujui.
“APBD kita sedang defisit. Umroh gratis itu tidak tepat di tengah kondisi keuangan sedang sekarat,” kata Al Anwari saat ditemui di ruang kerjanya.
Pria yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Pamekasan ini menambahkan, masih banyak program yang lebih dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Pamekasan. Bahkan sifatnya emergency, seperti pemberian layanan kesehata gratis bagi masyarakat miskin. Saat ini, masih banyak masyarakat miskin di Pamekasan kesulitan berobat karena tidak ada jaminan dari pemerintah.
“Urusan kesehatan masyarakat miksin itu lebih urgen daripada umrah gratis bagi guru ngaji. Kasihan rakyat mau berobat masih bayar. Orang miskin mau melahirkan masih bayar. Jadi bupati jangan aneh-aneh programnya,” ungkapnya.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta ini mendukung program umrah gratis, dengan syarat APBD Pamekasan sudah surplus seperti Surabaya atau DKI Jakarta. Bahkan, bukan hanya guru ngaji yang diumrahkan gratis, marbot masjid juga perlu diumarahkan gratis juga.
“APBD kita sakit kok programnya meniru APBD yang surplus. Kami jelas menolak,” tandasnya.
