MADURANET – Pemerintah Kabupaten Pamekasan gagal membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 kemarin sebesar Rp 511 miliar. Anggaran tersebut mengendap di kas daerah (Kasda) dan dihitung sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2019. Tidak terserapnya seperempat APBD Kabupaten Pamekasan ini, mendapat sorotan dari anggota DPRD Pamekasan.
Harun Suyitno, Wakil Ketua DPRD Pamekasan menilai, tidak terserapnya anggaran tersebut disebabkan eksekutif memiliki itikad besar untuk membangun Pamekasan. Anggaran tersebut dibahas secara ketat dan serius agar bisa bermanfaat untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bupati dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah menyia-nyiakan amanat rakyat untuk mempercepat pembangunan. Namun tahun ini Silpa cukup besar dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujar Harusn Suyitno, Rabu (22/1/2020).
Menurut Harun, Silpa tahun 2018 kemarin hanya Rp 300 juta. Hal itu masih bisa dimaklumi karena Bupati dan jajarannya masih melakukan penataan dan konsolidasi internal setelah dilantik sebagai pimpinan daerah yang baru. Namun di tahun 2019, sudah waktunya untuk meggenjot pembangunan dari semua sektor.
“Saya cek, anggaran yang banyak tidak terserap di bidang pembangunan infrastruktur, baik di Dinas Pendidikan, Dinas PU Bina Marga, Dinas Kesehatan dan dinas yang bersentuhan dengan pelayanan publik lainnya. Ini rapor merah kinerja Pemkab Pamekasan,” ungkapnya.
Wazirul Jihad, Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan mengungkapkan, ada banyak keraguan pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Indikatornya dilihat dari posisi pejabat di eselon II dan III yang masih banyak berstatus sebagai pelaksana tugas (Plt). Ada 13 dinas yang masih diisi oleh Plt. Sehingga, jabatan Plt tidak bisa mengambil kebijakan strategis karena harus tergantung penuh kepada bupati atau wakil bupati.
“Berikan kewenangan penuh kepada pejabat, jangan digantung terus menerus menjadi Plt terus agar mereka bisa melakukan percepatan pembangunan. Saya pikir ini hambatannya,” kata Wazirul Jihad.
Totok Hartono, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan menjelaskan bahwa Silpa murni tahun 2019 masih sama dengan tahun 2018 lalu yakni Rp 300 miliar. Sisa dari Silpa tersebut sebesar Rp 211 miliar, merupakan kegiatan pembangunan yang tidak dikerjalan dengan tuntas di tahun 2019.
“Tahun ini akan kita lakukan percepatan pembangunan sesuai arahan dari bupati dan wakil bupati,” terang Totok Hartono.
Menurutnya, perencanaan pembangunan akan digarap lebih awal. Sehingga pelaksanaan lelang dan penawaran dari sejumlah rekanan, juga bisa dilakukan di awal tahun anggaran. Selain itu, status OPD yang masih belum definitif atau Plt, pertengahan bulan Pebruari ditargetkan sudah bisa terisi.
“Kalau Raperda perampingan OPD sudah disahkan, saya yakin semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sejak awal,” ungkapnya.
