PAMEKASAN, PAMEKASAN — Ikatan Kepala Desa (Ikasa) Pamekasan menyoroti persoalan serius dalam layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pamekasan. Persoalan tersebut disampaikan langsung Sekretaris Ikasa Pamekasan, Moh. Tamyiz, dalam forum serap aspirasi Bupati dan Wakil Bupati bersama Ikasa Batumarmar, Selasa (16/12/2025).
Moh. Tamyiz yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Samatan menilai, kemudahan pengurusan KTP secara mandiri melalui aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan (Paduka) , sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, justru memunculkan persoalan baru di lapangan.
“Saking mudahnya pengurusan KTP mandiri tanpa melalui kepala desa, ini menimbulkan beberapa permasalahan di Disdukcapil. Mungkin Bapak Bupati dan Bapak Sekda belum mengetahui persoalan ini,” ujar Tamyiz di hadapan forum.
Ia menjelaskan, celah tersebut dimanfaatkan oleh oknum calo atau makelar. Meski berkas yang dibawa pemohon terlihat lengkap, sebagian dokumen ternyata palsu.
“Kalau warga mengurus lewat makelar, semua berkas ada, tapi dokumennya palsu. Disdukcapil kan mengacu pada berkas yang dibawa warga,” katanya.
Menurut Tamyiz, praktik percaloan itu semakin mengkhawatirkan karena sejumlah oknum disebut memiliki stempel desa palsu yang digunakan untuk memuluskan pengurusan dokumen.
“Banyak calo yang punya stempel desa palsu. Ini perlu segera ditanggulangi agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut sempat mencuat dalam kasus pengurusan akta tanah. Dalam kasus itu, KTP yang digunakan memang milik warga Pamekasan, namun dokumen pendukung lainnya terbukti palsu.
“Sekarang di Capil ini sudah ada masalah. Kami mohon segera ditindaklanjuti,” kata Tamyiz menegaskan.
Selain persoalan administrasi kependudukan, Ikasa juga menyoroti isu di sektor pendidikan. Tamyiz menyebutkan adanya sekolah dasar di wilayah Batumarmar yang sempat ditutup dan disegel oleh masyarakat.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, ia meminta Bupati dan Sekda Pamekasan melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi SD, SMP, hingga SMA di Pamekasan.
“Mohon didata seluruh SD, SMP, dan SMA di Pamekasan, apakah ada yang bermasalah atau tidak. Jangan sampai peristiwa seperti di SDN Tambaru terulang lagi,” ujarnya.
Menurut dia, jika persoalan sekolah tidak diantisipasi sejak dini, yang paling dirugikan adalah para siswa.
“Takutnya nanti korbannya adalah anak-anak yang bersekolah di sana. Ini perlu menjadi catatan serius bagi Bapak Bupati dan Bapak Sekda,” tegas Sekretaris Ikasa Pamekasan itu.
