PAMEKASAN, MADURANET – Pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali membatasi jam operasional rumah makan, restoran, kafe, dan usaha sejenis selama bulan suci Ramadhan 2026.
Namun, terdapat pengecualian di dua lokasi tertentu. Warung makan di Terminal Ronggosukowati dan Terminal Lawangan Daya Pamekasan tetap diperbolehkan buka dengan pengaturan khusus untuk melayani para musafir.
Kebijakan pembatasan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kegiatan di Bulan Ramadan serta diperkuat dengan Surat Edaran Bupati Pamekasan tertanggal 13 Februari 2026.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Pamekasan, Yusuf Wibiseno, mengatakan aturan tahun ini secara substansi masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Ketentuannya tetap seperti sebelumnya. Boleh buka pukul 14.00 WIB, tetapi hanya untuk take away,” ujar Yusuf, Sabtu (21/2/2026).
Ia menjelaskan, usaha makanan dan minuman siap saji diperbolehkan beroperasi mulai pukul 14.00 WIB. Namun, pelayanan hanya untuk pembelian berbuka puasa yang dibawa pulang dan tidak melayani makan di tempat.
Pembatasan tersebut khusus berlaku bagi pelaku usaha makanan siap santap. Adapun toko kelontong yang tidak menjual makanan siap saji tidak termasuk dalam aturan itu.
Yusuf menambahkan, pemerintah memberikan pengecualian bagi pelaku usaha di Terminal Ronggosukowati dan Terminal Lawangan Daya Pamekasan guna memenuhi kebutuhan musafir atau pelaku perjalanan.
“Di dua titik itu ada pengaturan khusus karena mempertimbangkan kebutuhan para musafir,” katanya.
Untuk memastikan kebijakan berjalan optimal, Satpol PP akan menggencarkan patroli rutin selama Ramadhan. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat turut mengawasi dan melaporkan jika terdapat pelanggaran.
Bagi pelaku usaha yang melanggar, akan dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara. Jika tidak diindahkan, sanksi dapat ditingkatkan dengan denda sekitar Rp 1.500.000.
“Dua tahun terakhir tidak ada pelanggaran. Alhamdulillah, masyarakat cukup patuh,” ujar Yusuf.
Ia menegaskan, kebijakan ini bukan semata pembatasan usaha, melainkan upaya menjaga ketertiban umum dan menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa.
“Mari kita jaga bersama kekhusyukan Ramadhan dengan saling menghormati dan bertoleransi. Ini untuk kepentingan bersama,” tuturnya.
