PAMEKASAN, MADURANET – Baleho politisi nasional banyak bertebaran di Kabupaten Pamekasan, seperti baleho Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Salim Jufri Assegaf. Politisi tersebut digadang-gadang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang.
Dari sekian baleho yang bertebaran itu, banyak yang ilegal. Baleho tanpa ijin itu belum juga ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pamekasan (Satpol PP). Padahal, keberadaannya sudah lama. Bahkan terkesan Satpol PP tutup mata dan telinga.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Supriyadi menjelaskan, hanya satu baleho yang mengantongi ijin, tepatnya baleho Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tepatnya di Jl. Kabupaten. Sedangkan yang lain, tidak ada ijinnya.
“Sudah kami cek bahwa tidak ada ijinnya, kecuali baleho AHY,” ujar Supriyadi ketika dikonfirmasi melalui telpon, Sabtu (21/8/2021).
Pria yang akrab disapa Pri ini menambahkan, baleho yang tak berijin itu sudah disampaikan ke Satpol PP. Bahkan, pemberitahuan sudah lama disampaikan.
“Sekitar sebulan yang lalu telah direkomendasikan ke Satpol PP agar segera ditertibkan,” imbuh Pri.
Pri sendiri, tidak memiliki kewenangan untuk menertibkan baleho tersebut. Sebab, penegak Perda adalah tugas Satpol PP.
Kepala Satpol PP Ahmad Kusairi ketika dikonfirmasi menjelaskan, penertiban baleho itu tidak bisa langsung dilakukan. Pasalnya, baleho politisi butuh koordinasi dengan pimpinan Parpol di Pamekasan.
“Nanti akan kami tertibkan semua, tapi menunggu koordinasi dengan ketua-ketua partai,” ungkapnya.
Ahmad Fauzi, direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Rakyat (LeKra) Madura mengungkapkan, Satpol PP Pamekasan tidak memiliki nyali untuk menertibkan baleho ilegal politisi nasional itu. Padahal baleho tersebut sudah melanggar aturan. Selain itu, baleho tersebut telah melakukan pencurian ruang publik.
“Ruang publik itu telah dibajak oleh politisi. Satpol PP hanya diam tidak bernyali menertibkannya. Padahal dia penegak Perda,” ujar Ahmad Fauzi.
Fauzi curiga, ada illegal cost yang digunakan untuk pemasangan baleho tersebut sehingga masih aman-aman saja dari penertiban. Sebab, jika tidak ada illegal cost nya, Satpol PP biasanya terlihat garang.
“Kalau sama PKL kok Satpol PP garang, tapi menghadapi baleho politisi tak berdaya. Ini bisa jadi ada masalah lain,” tandasnya.
- Terkini
- Trending
