PAMEKASAN, MADURANET – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Pamekasan, mulai berdampak terhadap distribusi barang dan kenaikan harga material bangunan. Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah tekanan inflasi, karena keterlambatan pengiriman membuat pasokan barang ke pasar tersendat.
Dalam sepekan terakhir, antrean panjang kendaraan angkutan dan industri, terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), di Pamekasan dan wilayah Madura. Keterlambatan pengiriman solar dari Surabaya, disebut menjadi salah satu penyebab tersendatnya pasokan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Muharram mengatakan, gangguan distribusi BBM berpengaruh terhadap ketersediaan barang dan pembentukan harga di pasaran.
“Pastinya berpengaruh. Karena keterlambatan pengiriman, bahan pokok akan semakin berkurang. Tentunya harga bahan pokok akan lebih meningkat lagi,” kata Muharram, Sabtu (31/10/2026).
Menurutnya, dampak tersebut tidak hanya dirasakan pada kebutuhan pokok, tetapi juga material bangunan seperti semen, besi, dan pasir. Pengiriman yang biasanya berlangsung setiap hari, kini bisa tertunda hingga tiga sampai empat hari.
Dia memaparkan, kondisi itu diperparah meningkatnya permintaan material bangunan, setelah panen tembakau tahun ini dinilai berhasil. Masyarakat mulai berlomba-lomba membangun rumah, sementara distribusi bahan bangunan justru mengalami hambatan.
Muharram menambahkan, keterlambatan pasokan juga membuat sopir kendaraan pengangkut, harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan solar. Bahkan, sebagian kendaraan tidak mendapatkan BBM karena stok di SPBU telah habis.
Sementara itu, Muharram mengatakan, Disperindag bersama Komisi II DPRD Pamekasan, akan melakukan inspeksi terhadap distributor semen dan material bangunan. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan, keterlambatan pengiriman tidak dimanfaatkan sebagai alasan menaikkan harga secara tidak wajar.
“Meskipun persediaannya banyak, distributor terkadang berdalih pengiriman terlambat sehingga ada potensi menaikkan harga. Itu yang menjadi kewajiban kami untuk mengecek langsung,” ujarnya.
Dikarenakan hal tersebut, pengusaha plafon di Pamekasan, Elman Duro, mengungkapkan kenaikan harga baja galvanis yang digunakan untuk konstruksi.
”Material sebelumnya dijual Rp 80.000, kini mencapai Rp 115.000 atau naik Rp 35.000,” ungkapnya.
Di tengah keluhan tersebut, data paparan Pertamina Patra Niaga per 30 Juni tahun ini, menunjukkan kuota solar bersubsidi untuk Pamekasan sebesar 37.240 kiloliter (KL). Jumlah itu meningkat 7,1 persen dibandingkan kuota 2025 sebesar 34.740 KL.
Namun, peningkatan kuota tahunan tersebut, belum sepenuhnya menjawab persoalan distribusi di lapangan. Data Pertamina mencatat realisasi penyaluran solar hingga Juni 2026 mencapai 18.217 KL, sedikit di bawah alokasi periode yang sama sebesar 18.620 KL.
Pertamina juga memproyeksikan penyaluran solar sepanjang 2026 mencapai 37.627 KL, atau sekitar 1 persen di atas kuota tahunan. Sementara itu, realisasi hingga akhir Juni tercatat 2,1 persen di bawah alokasi periode berjalan.
Lebih lanjut, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan, Sri Puji Harijani mengungkapkan, melihat fenomena tersebut, pemerintah daerah telah memantau 10 SPBU pada 19–20 Oktober, setelah menerima laporan masyarakat mengenai antrean kendaraan.
Dari hasil koordinasi dengan sejumlah SPBU, Puji memperoleh informasi bahwa, pengiriman solar yang biasanya mencapai dua tangki per hari berkurang menjadi satu tangki.
“Biasanya setiap hari dikirim dua tangki, sekarang pengirimannya hanya satu tangki. Itu berdasarkan keterangan beberapa SPBU,” kata Puji.
Dia mengaku, belum mengetahui sampai kapan pengurangan pengiriman tersebut berlangsung. Sebab, penentuan volume distribusi menjadi kewenangan Pertamina, termasuk pihak yang mengatur penyaluran dari Surabaya.
Dia menjelaskan, berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, kebutuhan solar Pamekasan mencapai sekitar 48.000 KL per tahun. Pemkab bahkan mengusulkan kuota 54.000 KL kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
”Namun, kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas masih di bawah kebutuhan tersebut,” paparnya.
Untuk mengantisipasi tekanan inflasi, pemerintah daerah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Disperindag dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
”Salah satu langkah jangka pendek yang dilakukan, adalah menggelar pasar murah untuk menjaga keterjangkauan harga komoditas,” pungkas puji pada Maduranet.com.
