PAMEKASAN, MADURANET – Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tercatat menurun pada Maret 2025. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan turun dari 13,41 persen pada Maret 2024 menjadi 12,77 persen pada Maret 2025.
Kepala BPS Pamekasan, Parsad Barkah Pamungkas mengatakan, penurunan tersebut setara dengan berkurangnya 4,94 ribu penduduk miskin.
“Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 118,52 ribu orang, turun dari 123,46 ribu orang pada Maret 2024. Ini melampaui prediksi kami dan menjadikan Pamekasan dengan tingkat kemiskinan terendah di Madura,” ujar Parsad saat ditemui di kantornya, Rabu (4/3/2026).
Selain kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan. Pada Agustus 2025, TPT Pamekasan tercatat sebesar 1,33 persen, turun 0,31 persen poin dibandingkan Agustus 2024.
Menurut Parsad, salah satu faktor pendukung adalah bergulirnya Program Makan Bergizi (MBG).
“Berdasarkan hasil Survei Monitoring dan Evaluasi (Monev) MBG 2025, ditemukan dampak dari indikator makro, salah satunya ketenagakerjaan,” katanya.
Di Pamekasan, terdapat 122 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari program MBG. Setiap SPPG mempekerjakan 47 orang.
“Total tenaga kerja yang terserap melalui program MBG mencapai 5.734 orang,” ujar Parsad.
BPS juga menemukan dampak lain berupa peningkatan kemampuan masyarakat menabung (saving). Parsad menjelaskan, dengan adanya MBG, beban pengeluaran rumah tangga untuk makan berkurang sehingga dana bisa dialihkan untuk kebutuhan lain.
“Masyarakat bisa memiliki saving karena pengeluaran makan berkurang. Ini mengurangi beban belanja per keluarga,” katanya.
Selain itu, aktivitas ekonomi lokal ikut terdorong. Dana dari pemerintah pusat yang masuk melalui program MBG berputar di Pamekasan melalui pembelian bahan baku, jasa transportasi, listrik, dan akomodasi lainnya.
“Uang dari pusat berputar di Pamekasan dan otomatis meningkatkan perekonomian,” ujarnya.
Meski demikian, BPS mencatat sejumlah tantangan. Salah satunya ketersediaan bahan baku di tingkat lokal.
“Kalau masyarakat peka, ini bisa menjadi peluang usaha,” kata Parsad.
Tantangan lain adalah pengelolaan limbah. Berdasarkan temuan survei, sebagian limbah operasional masih dibuang ke sungai.
“Ini menjadi catatan penting agar dampak ekonomi tidak menimbulkan masalah lingkungan,” ujarnya.
Meski angka kemiskinan menurun, BPS mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) justru meningkat dari 1,05 pada Maret 2024 menjadi 1,45 pada Maret 2025. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga naik dari 0,14 menjadi 0,24.
Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp 482.278 per kapita per bulan, naik 3,16 persen dibandingkan Maret 2024.
Artinya, meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, tingkat kesenjangan di antara kelompok miskin masih melebar.
“Karena itu, bantuan yang menekan pengeluaran kebutuhan pokok seperti MBG menjadi solusi yang tepat,” kata Parsad.
Ia menegaskan, upaya pengentasan kemiskinan perlu tetap diarahkan pada perlindungan kelompok paling rentan agar penurunan angka kemiskinan juga diikuti perbaikan kualitas kesejahteraan.
”Untuk data lengkapnya untuk dampak program ini, sebentar lagi kami akan merilis hasil dari Monev MBG di Pamekasan,” pungkas Parsad.
