PAMEKASAN, MADURANET – Bupati Pamekasan Badrut Tamam dua kali tidak tidak menemui aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan saat berunjuk rasa di kantornya, menuntut penghentian penambangan galian C ilegal di Kabupaten Pamekasan. Aksi pertama dilakukan PMII pada Kamis 20 Juni 2020 lalu. Aksi kedua dilakukan pada Kamis (18/6/2021) siang.
Pada aksi pertama, ratusan aktivis PMII Cabang Pamekasan bentrok dengan aparat kepolisian setelah para aktivis berhasil menerobos pagar halaman rumah dinas Badrut Tamam. Dalam aksi tersebut, polisi bertindak beringas dengan memukuli mahasiswa. Bahkan, Ketua Komisariat Sakera IAIN Madura mengalami luka di bagian kepala dan harus dirawat di rumah sakit.
Meskipun sampai meneteskan darah, perjuangan PMII Pamekasan belum mampu menghentikan penambangan galian C ilegal di Kabupaten Pamekasan. 219 titik penambangan galian C di Pamekasan, masih bebas melakukan perusakan lingkungan.
Usai aksi berdarah itu, Badrut Tamam mengundang PMII Cabang Pamekasan berembuk mencarikan solusi di rumah dinasnya. Kehadiran pengurus PMII di rumah dinas Badrut Tamam, didampingi oleh Ketua PKC PMII Jawa Timur, Abdul Ghani, Ketua IKA PMII Cabang Pamekasan, Atiqullah dan pembina IKA PMII Pamekasan, HM. Sahibuddin. Kapolres Pamekasan waktu itu dijabat oleh AKBP Sugeng.
Hasil dari rembukan itu, beberapa hari penambangan sempat dihentikan. Suasana menjadi sedikit reda.
Namun, penambangan ilegal kembali marak terjadi. Alat-alat berat seperti escavator kembali beringas membongkar dan mengeruk tanah. Disusul ratusan dump truck yang sudah antri untuk diisi tanah. Tanah-tanah tersebut dijual oleh pemilik tambang ke sejumlah warga yang membutuhkannya. Tidak ada satupun aparat keamanan dan aparat penegak Perda yang mau menyentuh mereka.
Kondisi itu membuat PMII kembali membangkitkan gairahnya untuk menuntaskan perjuangan mereka, menghapus penambangan ilegal di Pamekasan.
“Setahun ini Bupati bekerja apa? DPRD Pamekasan bekerja apa? Polres Pamekasan bekerja apa? Apa kalian takut kepada mafia tambang karena ada oligarki di dalamnya. Atau kalian menerima keuntungan dari para pemilik tambang ilegal?,” ujar Moh. Lutfi dalam orasinya di depan kantor bupati Pamekasan.
4 jam lebih aksi dilakukan massa PMII. Badrut Tamam tidak kunjung menemui mereka. ASN dan anggota DPRD Pamekasan yang berada dalam kantor bupati, tidak bisa keluar karena pintu masuk dan pintu keluar kantor, sudah diblokade oleh para aktivis. Bahkan, ada anggota dewan dan ASN yang hendak pulang kantor melewati pintu darurat di selatan kantor, juga diadang oleh para aktivis.
“Kami tidak butuh penjelasan pembantu bupati. Diajak diskusi saja sudah tidak bisa menalar dengan baik dan terus menebar janji-janji,” kata Lutfi lagi.
Aksi kemudian bubar setelah salah satu anggota DPRD Pamekasan menemui mereka untuk yang kedua kalinya. Badrut Tamam yang ditunggu-tunggu oleh para aktivis, tak kunjung menampakkan batang hidungnya.
“Kami akan datang lagi. Kasus tambang ilegal ini harus tuntas dan harus dihentikan,” tandas Lutfi.
- Terkini
- Trending
