PAMEKASAN, MADURANET – Gabungan Non Government Organization (NGO) Kabupaten Pamekasan kembali berunjuk rasa ke kantor DPRD Pameksan dan kantor Bupati Pamekasan, Badrut Tamam, Rabu (31/3/2021). Mereka menuntut Badrut Tamam untuk segera mencairkan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan.
Massa aksi bergerak terlebih dahulu ke kantor DPRD Pamekasan. Di depan kantor dewan, Zaini Wer-Wer dalam orasinya disampaikan, rencana penghapusan TPP ASN oleh Badrut Tamam adalah kebijakan yang menyakitkan. Sebab, sejak TPP tidak dicairkan, para ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan kelimpungan untuk memenuhi keuangan mereka. Terutama ASN yang golongan rendah.
“Kebijakan Bupati itu menyesatkan dan menyakitkan bagi pegawainya. Kebijakan itu telah melahirkan kebingungan bagi ASN di Pamekasan,” ujar Zaini Wer-Wer.
Menurut kordinator LSM Komunitas Monitoring dan Advokasi (Komad) Pamekasan ini, kebijakan yang dibuat oleh Badrut Tamam bukan tanpa sepengetahuan para wakil rakyat. Sebab persetujuan anggaran Rp 63 miliar untuk TPP ASN, dibahas bersama dengan 45 anggota dewan. Namun, sikap diamnya DPRD Pamekasan terhadap kebijakan Badrut Tamam agar pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan juga tidak dihapus seperti TPP ASN.
“Kami mempertanyakan peran control dewan. Mengapa dewan diam Ketika Badrut Tamam mau menghapus TPP. Ini pasti ada konspirasi busuk antara bupati dengan anggota dewan,” imbuh Zaini.
Moh. Sahur, Ketua Komisi IV bersama dengan Hamdi, Wakil Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, diusir oleh demonstran. Walaupun Sahur sudah menjelaskan perihal anggaran TPP ASN itu belum dibahas untuk dihapus, namun penjelasan Sahur dianggap tidak mewakili ketua DPRD Pamekasan.
Usai mengusir anggota dewan, massa kemudian beralih ke depan kantor bupati Pamekasan. Mereka menuntut agar Badrut Tamam dan Totok Hartono menemui mereka. Mereka ingin menyampaikan keluh kesah para ASN Pamekasan setelah TPP mereka dihapus.
Namun Badrut Tamam dan Totok Hartono, tak menemui massa. Akhirnya massa memilih duduk lesehan sambil menunggu kedatangan dua pejabat teras Pemkab Pamekasan tersebut.
Menurut Wer-Wer, jika Badrut Tamam dan Totok Hartono tidak menemui mereka, maka pada aksi jilid berikutnya, sudah memiliki rencana lain.
“Demo jilid III nanti kami sudah rancang strategi baru. Tapi tidak kami bocorkan hari ini. Kami hanya ingin TPP ASN Pamekasan dicairkan,” ungkapnya.
