PAMEKASAN, MADURANET— Pemerintah Kabupaten Pamekasan menegaskan pentingnya pemutakhiran data DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) untuk penerima bantuan sosial (bansos) agar program perlindungan masyarakat dapat tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Pamekasan, Herman Hidayat Santoso, menyikapi masih banyaknya temuan warga mampu yang tercatat sebagai penerima bantuan.
“Kalau ada tetangga punya mobil dan rumah besar tapi masih dapat bansos, silakan diajukan penyanggahannya,” tegas Herman, Senin (1/12/2025).
Menurut dia, mekanisme pembaruan data kini semakin mudah dan dapat dilakukan secara rutin setiap bulan. Pemerintah desa juga memiliki kewenangan menyampaikan perubahan data ke Dinas Sosial, sehingga kondisi riil warga dapat tercatat secara akurat.
Herman menyebut, perubahan kondisi ekonomi warga bisa terjadi setiap saat. Oleh karena itu, data bansos harus mengikuti dinamika tersebut.
“Tingkat ekonomi masyarakat setiap bulan ada potensi berubah. Karena itu, data harus sering diperbarui,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama pembaruan data adalah memastikan program pemerintah tepat sasaran, baik bantuan pangan, ekonomi, maupun kesehatan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Dinas Sosial, kata Herman, rutin melakukan pembaruan data setiap bulan sebagai bentuk pengawasan dan validasi.
Agar masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada desa, pemerintah membuka kanal partisipasi mandiri dalam pembaruan data.
Kadinsos menjelaskan, ada dua mekanisme usulan perusahaan data tersebut, pertama dengan mengajukan ke pihak pemerintah desa, kedua, melalui kanal partisipasi masyarakat.
”Masyarakat dapat mengajukan ke pemerintah desa untuk diteruskan tiap bulan, atau memperbarui secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di PlayStore,” tuturnya.
Keduanya, lanjut Herman, memiliki kekuatan yang sama. Ia menjelaskan, selain mengusulkan warga miskin agar masuk desil lebih rendah, warga juga dapat menyanggah data yang dinilai tidak sesuai.
Selain Bansos, data desil juga berpengaruh pada akses Jaminan Kesehatan Nasional. Namun Herman menekankan, fokus utama pemutakhiran tetap pada ketepatan data bantuan sosial.
Ia menyampaikan, sejak penerapan UHC Non Prioritas, layanan kesehatan hanya ditanggung bagi masyarakat yang masuk desil 1–5. Jumlahnya tercatat sebanyak 535.853 jiwa.
Namun Herman menegaskan bahwa tujuan pemutakhiran data bukan sekadar soal akses UHC.
“Intinya bukan hanya UHC, tapi agar bantuan sosial di Pamekasan ini tepat tepat sasaran,” ujarnya.
Herman mengajak publik untuk tidak pasif dalam urusan administrasi bansos. Menurutnya, selama ini banyak keluhan muncul ketika warga mengetahui mereka tidak terdaftar saat sedang membutuhkan bantuan.
“Melalui online ini sebetulnya sangat mudah prosesnya. Tinggal kita peduli atau tidak,” katanya.
Dinsos berharap masyarakat mulai peduli terhadap data bansos di lingkungan sekitar, bukan hanya saat membutuhkan, tetapi juga ketika menemukan ketidaksesuaian yang merugikan warga lain.
Menurutnya, Pemutakhiran data tidak hanya soal administrasi, tetapi juga mengenai keadilan sosial, yang berhak harus dapat yang tidak berhak harus dicabut.
”Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah optimistis penyaluran bansos bisa lebih tepat, adil, dan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan,” pungkas Herman.
