PAMEKASAN, MADURANET – Kabupaten Pamekasan didorong untuk terus berinovasi dalam pengelolaan sampah meski telah meraih Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih tahun 2025.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Supriyanto mengatakan, capaian tersebut harus menjadi pemicu penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) serta pengembangan teknologi ramah lingkungan.
“Pamekasan harus terus berinovasi dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, pengembangan maggot, eco enzym, komposter, dan lainnya,” ujar Supriyanto, Kamis (26/2/2026).
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH RI, Hanif Faisol Nurofiq kepada Wakil Bupati Pamekasan H. Sukriyanto dalam Rakornas Pengelolaan Sampah Tahun 2026 di Balai Kartini, Jakarta.
Secara nasional, sebanyak 34 kabupaten/kota menerima Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih. Tahun ini, tidak ada satu pun daerah yang meraih Adipura Kencana maupun Adipura, sehingga sertifikat tersebut menjadi capaian tertinggi dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah.
Supriyanto menegaskan, inovasi tidak cukup hanya di tingkat kebijakan. Diperlukan sinergi antara camat, lurah, ketua RT/RW, pengelola TPS3R, serta pegiat lingkungan untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota.
Ia juga mengingatkan peran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan mulai memilah maupun mengolah sampah secara mandiri atau melalui TPS3R terdekat.
“Jadikan sampah menjadi berkah dan bukan masalah,” katanya.
Dalam Rakornas tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa capaian pengelolaan sampah nasional saat ini baru mencapai 25 persen. Pemerintah menargetkan peningkatan menjadi 63 persen pada 2026 dan mencapai 100 persen (zero waste) pada 2029.
Karena itu, seluruh kepala daerah diminta serius memperkuat anggaran, SDM, fasilitas, serta capaian kinerja pengelolaan sampah di daerah masing-masing.
Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 mengusung tema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)” dan turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji bersama sejumlah wakil menteri dan gubernur.
