PAMEKASAN, MADURANET – Pemerintah akan memperluas peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan menjadikannya sebagai saluran distribusi berbagai program strategis negara. Mulai dari LPG subsidi 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, minyak goreng, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga layanan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) nantinya akan disalurkan melalui koperasi.
Kebijakan itu disampaikan Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 tingkat Jawa Timur di Bakorwil Pamekasan, Senin (20/7/2026).
“Presiden telah menetapkan penyaluran berbagai barang bersubsidi dan sejumlah program pemerintah dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Ferry.
Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi koperasi agar tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Ferry mengatakan pembangunan fisik KDKMP terus berjalan. Hingga saat ini sebanyak 18.285 unit gudang, gerai, dan fasilitas pendukung telah rampung. Pemerintah menargetkan jumlahnya bertambah menjadi lebih dari 30 ribu unit pada Agustus mendatang untuk diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga tengah menyiapkan sumber daya manusia pengelola koperasi. Sebanyak 30 ribu manajer KDKMP dan 5.000 manajer Kampung Nelayan Merah Putih sedang mengikuti pelatihan dan dijadwalkan mulai bertugas pada pekan pertama Agustus.
Ferry juga mengungkapkan pemerintah tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.
“Kami ingin koperasi memiliki landasan hukum yang lebih relevan dengan tantangan ekonomi saat ini,” ujarnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan penguatan koperasi menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada triwulan pertama 2026, koperasi dan UMKM disebut menyumbang sekitar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Ia juga menyebut Kabupaten Pamekasan mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur, yakni sebesar 7,76 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi provinsi mencapai 5,96 persen.
Menurut Khofifah, koperasi harus mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk memanfaatkan digitalisasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memperkuat tata kelola usaha.
“Koperasi harus masuk ke ekosistem digital agar semakin profesional dan mampu bersaing,” katanya.
Ia juga meminta seluruh kepala dinas koperasi di kabupaten dan kota aktif mendampingi koperasi dalam penginputan data melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES) agar seluruh transaksi tercatat secara real time.
Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman mengatakan peringatan Harkopnas di Pamekasan menjadi momentum untuk membenahi tata kelola koperasi di daerahnya.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan, kata dia, akan melakukan pendataan ulang terhadap koperasi. Koperasi yang tidak berkembang akan dievaluasi, bahkan didorong bergabung dengan koperasi lain agar pembinaan lebih efektif.
“Kami ingin fokus mengembangkan koperasi yang benar-benar memiliki potensi untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya,” kata Kholilurrahman.
Puncak Harkopnas ke-79 tingkat Jawa Timur diawali dengan pembukaan bazar Koperasi Explore 2026: Pasar Koperasi dan UMKM Bersama Gubernur Jawa Timur di kawasan Arek Lancor. Selanjutnya, peringatan resmi digelar di Bakorwil Pamekasan dan dihadiri gerakan koperasi dari seluruh Jawa Timur.
Dalam kesempatan itu juga diserahkan penghargaan kepada kabupaten dan koperasi berprestasi dalam pengembangan KDKMP serta bantuan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur.
