PAMEKASAN, MADURANET — Rapat Paripurna DPRD Pamekasan, Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-Fraksi DPRD kamis (18/9/2025), membahas nota keuangan Bupati dan perubahan APBD tahun 2025.
Dari 45 anggota DPRD, tercatat 32 hadir dan 13 tidak hadir. Sidang yang semula dijadwalkan pukul 12.30 baru dimulai pukul 15.28 WIB itu berlangsung penuh kritik dan catatan strategis dari berbagai fraksi.
Kenaikan APBD sebesar 3,8 persen dibandingkan tahun 2024 banyak disoroti. Peningkatan itu terutama ditopang oleh transfer pusat yang naik hingga 27 persen. Namun, total belanja daerah justru mengalami penurunan 1,4 persen.
Fraksi Gelora Perjuangan melalui Nadi Mulyadi menilai, kebijakan pajak dan retribusi yang berlaku saat ini bukan solusi mensejahterakan rakyat.
“Pajak dan retribusi merupakan pemerasan yang dilegalkan. Apakah Pemkab sudah kehilangan kreativitas?” tanyanya.
Nadi juga menyoroti masih banyak potensi lokal yang belum dimanfaatkan.
“Air mineral saja masih produk luar. Kenapa tidak kita optimalkan Adeni untuk Pamekasan?” ujarnya, menekankan perlunya inovasi dalam penggalian potensi daerah.
Ia menambahkan, akuntabilitas dalam setiap kebijakan anggaran menjadi instrumen penting demi kesejahteraan masyarakat, dengan menekankan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru.
Fraksi PBB melalui Ra Maltuf menyoroti penurunan belanja daerah hingga Rp33 miliar, meski defisit anggaran berhasil ditekan 77,5 persen.
“Kami berharap tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan Pemkab. Kami mendukung program UHC, karena jika dihentikan akan memperkeruh keadaan Pamekasan,” katanya.
Fraksi PKB, melalui Faridi, menilai pertumbuhan ekonomi Pamekasan belum sesuai target.
“Target 5,2 persen hanya tercapai 4,88 persen. Meski dana miliaran digelontorkan, dampaknya tidak terasa untuk menurunkan kemiskinan. Program OPD belum mampu memberi solusi,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah fraksi seperti PPP, Demokrat, dan NasDem memilih menyampaikan pandangan tanpa membacakannya.
Dari berbagai catatan, pemanfaatan potensi lokal menjadi isu krusial. Banyak anggota DPRD menilai Pamekasan terlalu bergantung pada transfer pusat, sementara potensi di daerah, mulai dari pariwisata, produk air minum, hingga ekonomi kreatif, belum digarap maksimal.
