PAMEKASAN, MADURANET – Mantan Bupati Pamekasan periode 2008-2013 Kholilurrahman, menjadi kandidat Bupati Pamekasan paling kuat pada Pilkada November 2024 mendatang. Hal ini berdasarkan hasil survei internal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Politisi PPP Pamekasan, Ali Maskur menjelaskan, Kholilurrahman melampaui para figur lainnya yang masuk dalam survei PPP. Figur lain yang dimaksud yaitu, Ahmad Baidawi anggota DPR RI Fraksi PPP, mantan Bupati Pamekasan periode 2019-2023 Baddrut Tamam.
“Kholilurrahman tetap paling tinggi dan paling kuat dalam survei internal partai,” kata Ali Maskur, dikutip dari tribunnews.com.
Tigginya survey pengasuh Pondok Pesantren Matsaratul Huda Panempan tersebut, karena tempaan di politik yang cukup matang. Kholil, sudah berpengalaman dipilih 7 sampai 8 kali oleh masyarakat Pamekasan dalam berbagai kontestasi Pemilu.
Pemilu tahun 1999 dan 2004, Kholil terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Timur. Pada Pilkada Pamekasan tahun 2008, terpilih sebagai Bupati Pamekasan, tahun 2014 terpilih sebagai anggota DPR RI, 2018 mencalonkan kembali dalam Pilkada Pamekasan meskipun gagal terpilih.
Selain pengalaman di dunia politik, Kholil juga ditempat di organisasi kemasyarakat dan keumatan. Misalnya, menjadi da’i, pengasuh pondok pesantren, Ketua PCNU Pamekasan.
Pengamat politik dari IAIN Madura, Syukron Romadhon mengatakan, tingginya elektabilitas seorang tokoh di Pamekasan, tidak menjamin tokoh tersebut terpilih dalam Pilkada mendatang. Menurutnya, ada faktor lain yang sangat berpengaruh saat masyarakat menentukan pilihan ketika sudah menjelang pemungutan suara. Faktor itu berupa money politic.
“Saat ini, segala macam pemilihan sudah identik dengan uang. Maka, uang menjadi amunisi yang paling ampuh untuk menetukan pilihan, bukan popularitas atau elektabilitas,” terang Syukron.
Kandidat doktor ilmu politik Universitas Arilangga Surabaya ini mengungkapkan, akhir-akhir ini terjadi liberalisme politik yang luar biasa. Artinya, kekuata modal dan pemodal sangat berpengaruh dalam politik elektoral.
“Liberalisme politik itu sudah merambah ke tingkat lokal. Kalau beberapa tahun lalu, masih berada di level nasional. Saat ini sudah semakin mengakar ke tingkat lokal. Bahkan tingkat desa seperti Pilkades,” imbuhnya.
Liberalisme politik ini, berdampak buruk terhadap masa depan demokrasi dan pembangunan di Indonesia dan di suatu daerah. Liberalisme politik akan melahirkan calon-calon pemimpin yang tidak didasarkan pada visi, kapasitas, kapabilitas dan pengalaman yang matang di dunia politik dan kepemimpinan politik.
“Yang penting punya modal, masuk bursa dan menang. Tentang bagaimana konsepsi pembangunan, itu urusan belakang,” tegasnya.
