PAMEKASAN, MADURANET – Sebanyak 2.326 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pamekasan tercatat telah graduasi atau keluar dari program bantuan sosial sepanjang 2025. Angka tersebut dinilai melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan, Herman, mengatakan jumlah graduasi tersebut terdiri atas dua kategori. Pertama, KPM potensial graduasi yang diusulkan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Kedua, KPM yang secara sadar mengajukan graduasi mandiri.
“Untuk KPM potensial graduasi yang diusulkan lewat PPSE sebanyak 1.846 KPM. Sementara graduasi mandiri tercatat 480 KPM,” kata Herman, Jumat (30/1/2026).
Ia menjelaskan, khusus KPM potensial graduasi saat ini masih dalam proses. Namun, capaian tersebut dinilai membanggakan karena sejalan dengan target Kementerian Sosial RI dan paradigma baru penyaluran bantuan sosial.
“Ini sesuai arah kebijakan Kemensos, bansos bersifat sementara, berdaya selamanya,” ujarnya.
Senada, Ketua Tim Kabupaten (Katimkab) PKH Pamekasan Lukman Hakim menyampaikan, total 2.326 KPM yang telah graduasi itu menunjukkan keberhasilan pendampingan PKH sepanjang 2025.
“Yang telah berhasil kami lakukan graduasi sebanyak 2.326 penerima manfaat. Semuanya sudah naik kelas,” kata Lukman.
Ia merinci, dari jumlah tersebut sebanyak 1.846 KPM masuk dalam daftar potensial graduasi hasil pendampingan petugas PKH, sedangkan 480 KPM lainnya mengajukan graduasi mandiri karena merasa sudah tidak layak menerima bantuan.
Menurut Lukman, capaian itu telah melampaui target graduasi tahun 2025 yang ditetapkan pemerintah, yakni 1.850 KPM. Target tersebut dibebankan kepada 189 pendamping PKH di Pamekasan, masing-masing dengan kewajiban mendorong minimal 10 KPM graduasi setiap tahun.
“Secara angka, ini sudah melebihi target,” ujarnya.
Pihaknya memastikan, KPM yang telah graduasi tetap dipantau perkembangannya, terutama dari sisi ekonomi. Pemerintah juga memberikan dukungan berupa bantuan modal usaha guna menjaga keberlanjutan kemandirian mereka.
“Bantuan modal usaha bersumber dari pusat sebesar Rp 5 juta dan dari Provinsi Jawa Timur Rp 1,5 juta,” kata Lukman.
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap KPM yang telah graduasi benar-benar mandiri dan tidak kembali bergantung pada bantuan sosial.
