PAMEKASAN, MADURANET – Memasuki kawasan Kota Pamekasan dari berbagai arah, akan dipertemukan dengan berbagai macam kesemrawutan. Kesemrawutan disebabkan karena banyaknya lapak-lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sembarangan menempati lokasi berjualan. Keberadaan mereka, semakin hari semakin meresahkan karena terus bertambah jumlahnya.
Mulai dari arah timur kota, sepanjangan Jalan Jokotole, kanan kiri jalan sudah dipenuhi PKL dengan berbagai jenis jualan. Mulai dari penjual makanan, penjual buah-buahan menggunakan mobil, penjual sandal, stiker, penjual karpet dan seabrek penjual lainnya.
Dari arah selatan, tak kalah dengan arah timur. Sepanjang Jalan Trunojoyo juga semrawut. Banyak trotoar yang sudah beralih fungsi menjadi tempat berjualan para PKL. Para pejalan kaki, sudah kesulitan melintasi trotoar karena tertutup lapak-lapak PKL.
Berpindah ke arah utara, sepanjang Jalan Agussalim juga dipenuhi PKL. Ada penjual sandal, penjual minuman, buah-buahan, dan trotoar yang dijadikan sebagai tempat parkir oleh pemilik toko. Bahkan bank plat merah ikut-ikutan merusak fungsi trotoar karena tidak punya halaman parkir.
Sekarang pindah lagi ke arah barat. Sepanjang Jalan Kabupaten sudah dipenuhi dengan para PKL. Bahkan ada pula pasar tumpah yang bertahun-tahun tidak ditertibkan oleh pemerintah.
Mobil taksi bodong plat hitam, juga seenaknya sendiri mangkal di sepanjang jalan mencari penumpang. Jalan Kabupaten layaknya terminal bagi taksi-taksi bodong.
Pusat kesemrawutan berada di area Arek Lancor. Di Arek Lancor, semua jenis dagangan ada. Penjual buah menggunakan roda empat mendominasi. Mulai dari sisi timur, sisi selatan, sisi barat, sisi utara. Mereka menguasai area Arek Lancor. Ada pula penjual musiman dari luar daerah. Saat musim durian, saat musim rambutan, saat musim manggis, mereka langsung bisa ambil tempat dan kuasai trotoar dan jalan.
Arek Lancor sudah menjadi ikon baru kesemrawutan Pamekasan. Arek Lancor menjadi kawasan kotor yang tak lagi indah untuk dinikmati oleh masyarakat. Arek Lancor sudah dikuasai PKL dan lapak-lapak ilegal.
Beberapa kali tampak aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) mengendarai mobil dinas tidak melakukan apa-apa. Mereka melintas begitu saja di hadapan mereka. Mereka pura-pura tidak tahu bahwa kesemrawutan kota adalah sebagian tugasnya untuk menertibkannya.
Berbagai alibi dilakukan mereka untuk tidak menertibkan para pelanggar Perda tersebut. Berkali-kali ditanyakan soal penertiban, aparat tersebut siap kapanpun. Namun, tak kunjung ada langkah konkrit. Bahkan saling lempar kewenangan.
“Arek Lancor dikelola instansi ini. Ijin berjualan ditangani instansi ini, penertiban kami yang tangani. Namun kalau tidak ada kordinasi dengan kami, kami tidak bisa melangkah.”
Begitu salah satu argumentasinya. Ada lagi alasan lainnya, demi kondusifitas.
Jika kondusifitas yang jadi alasan, apakah kesemrawutan itu bagian dari kondusifitas? Apakah kemacetan di Arek Lancor juga bagian dari kondusifitas?
Pamekasan yang semrawut ini seperti tidak ada pejabat yang peduli. Baik eksekutif dan legislatif. Mereka mungkin sibuk menghitung angka-angka dalam APBD. Mereka sibuk jalan-jalan ke luar kota dengan alasan studi banding demi pembangunan kota yang lebih baik. Namun hasilnya, tidak berdampak apapun kepada kemajuan pembangunan kota. Kegiatan dinas yang mereka lakukan, banyak menghabiskan anggaran kepada hal yang tak bisa dirasakan manfaatnya kepada pembangunan.
Fasilitas berupa sentra-sentra PKL yang sudah dibangun dengan anggaran yang cukup besar, kurang bermanfaat. Butuh ketegasan dan keberanian bagi Penjabat Bupati Pamekasan, Masrukin untuk mengambil langkah. Berani dan tegas kepada anak buahnya yang selalu banyak alasan dan ruwet karena saling lempar tanggungjawab.
Butuh suara lantang dari Ketua DPRD Pamekasan, Halili dan 44 anggota lainnya, untuk menekan eksekutif dalam mematuhi dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Instansi yang tak bisa bekerja dan tak bisa menyelesaikan masalah, jangan diberi anggaran kegiatan karena tidak akan berdampak apapun bagi instansi tersebut.
