PAMEKASAN, MADURANET – Pemerintah Kabupaten Pamekasan menargetkan penyelesaian kekosongan jabatan kepala puskesmas (Kapus) yang saat ini masih diisi Pelaksana Tugas (Plt) segera rampung pada tahun 2026. Dari total 21 puskesmas yang tersebar di wilayah tersebut, sebanyak sembilan di antaranya masih belum memiliki kepala puskesmas definitif.
Pernyataan tersebut disampaikan Kholilurrahman saat konferensi pers di Pendopo Ronggosukowati sebelum melakukan inspeksi mendadak pelayanan kesehatan di RSUD Smart Pamekasan, Senin (22/6/2026).
Menurut dia, dari total 21 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Pamekasan, saat ini baru 12 kepala puskesmas yang berstatus definitif. Sementara sembilan lainnya masih dipimpin pejabat sementara.
“Ada sembilan kepala puskesmas yang saat ini masih PLT. Yang definitif baru 12 dari total 21 puskesmas. Kami targetkan tahun ini semuanya rampung,” kata Kholilurrahman.
Ia menegaskan percepatan pengisian jabatan definitif menjadi bagian penting dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar di tingkat kecamatan. Sebab, keberadaan pimpinan definitif dinilai akan memberikan stabilitas dalam manajemen pelayanan dan pengambilan kebijakan di masing-masing fasilitas kesehatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Saifudin, mengatakan pihaknya telah lebih dulu mengajukan proses pengisian jabatan definitif untuk sejumlah kepala puskesmas yang masih kosong pada bulan ini.
Menurut dia, saat ini terdapat sekitar sembilan hingga sepuluh posisi kepala puskesmas yang masih dijabat PLT. Beberapa di antaranya berada di wilayah Bandaran, Teja, Kowel, Galis, hingga Batumarmar.
“Kami sudah melakukan proses pengajuan bulan ini agar status kepala puskesmas yang masih PLT segera ditetapkan definitif oleh bupati,” ujar Saifudin saat ditemui di RSUD Smart Pamekasan.
Ia memastikan sejauh ini tidak terdapat kendala berarti dalam proses pengajuan tersebut. Sebab, masing-masing puskesmas dinilai telah memiliki kandidat yang memenuhi syarat administratif maupun kompetensi jabatan.
“Tidak ada kendala khusus, karena setiap puskesmas sudah memiliki calon-calon yang layak untuk diusulkan,” katanya.
Lebih lanjut, Saifudin menegaskan bahwa Dinas Kesehatan tidak hanya mempertimbangkan aspek kepangkatan formal dalam menentukan calon kepala puskesmas. Menurut dia, faktor paling penting justru terletak pada kemampuan sosial dan komunikasi calon pejabat dengan masyarakat.
Ia menjelaskan, karakter pelayanan di puskesmas berbeda dengan rumah sakit karena lebih banyak berhubungan langsung dengan program kesehatan masyarakat di luar gedung pelayanan. Karena itu, kepala puskesmas dituntut mampu membangun komunikasi efektif dengan warga maupun berbagai unsur di wilayah kerjanya.
“Persyaratan paling penting itu kemampuan bersosial dengan masyarakat. Karena tugas puskesmas ini banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat di luar gedung, jadi kepala puskesmas harus mampu menjalin komunikasi yang baik,” ungkapnya.
Saifudin menambahkan, pihaknya berkomitmen mengusulkan kandidat terbaik agar pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Pamekasan semakin optimal. Pengisian jabatan definitif tersebut diharapkan memperkuat efektivitas program kesehatan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kecamatan.
Dengan target penyelesaian tahun ini, pihaknya berharap seluruh puskesmas memiliki kepemimpinan definitif sehingga pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih maksimal, stabil, dan responsif terhadap kebutuhan warga di seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan.
