PAMEKASAN, MADURANET – Pemerintah Kabupaten terus berupaya mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026.
Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Sosialisasi Program BSPS 2026 yang digelar di Mandhapa Agung Ronggosukowati, Senin (15/6/2026).
Bupati Pamekasan Kholilurrahman mengatakan, program bantuan perumahan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dengan memastikan warga memiliki tempat tinggal yang sehat, aman, dan layak huni.
“Bantuan ini merupakan wujud ikhtiar Bapak Presiden dalam mensejahterakan masyarakat, dengan menyediakan rumah layak huni yang sehat dan aman,” kata mantan anggota DPR RI tersebut.
Ia menegaskan, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga integritas agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Saya berharap kepada para petugas, program ini dijalankan betul-betul, tidak neko-neko, dijalankan dengan hati bersih sebagai bentuk pengabdian kita kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Kholilurrahman, rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi utama tumbuhnya kualitas keluarga dan generasi masa depan.
“Rumah merupakan tempat kasih sayang keluarga. Rumah adalah tempat lahirnya generasi emas untuk masa depan bangsa. Rumah yang layak akan melahirkan anak yang sehat dan anak yang bisa belajar dengan baik,” tuturnya.
Meski begitu, ia mengakui persoalan hunian layak di Pamekasan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data pemerintah daerah, masih terdapat sekitar 7.000 unit rumah warga yang masuk kategori tidak layak huni.
“Di Pamekasan terdata rumah yang tidak layak huni masih sekitar tujuh ribu unit. Ada yang lantainya belum layak, atap bocor, sanitasi kurang memadai, sehingga berisiko terhadap kesehatan dan keamanan penghuninya,” ungkapnya.
Karena itu, meskipun tahun ini Pamekasan mendapat alokasi 500 unit bantuan BSPS, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat memberikan tambahan kuota agar proses pengentasan RTLH bisa berjalan lebih cepat.
“Kita mendapatkan 500 unit bantuan rumah tahun ini. Kami mohon bisa mendapatkan kuota seribu lebih, bisa seribu lima ratus misalnya. Apabila dikabulkan kami tentu sangat berterima kasih,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini Pemkab Pamekasan juga tengah mengajukan tambahan bantuan lebih dari 1.000 unit rumah untuk mendapatkan dukungan program dari pemerintah pusat.
“Sekarang yang sedang diajukan jumlahnya seribu lebih rumah tidak layak huni. Semoga semuanya diterima dan dilancarkan,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Airyn Saputri Harahap, menegaskan program BSPS di Kabupaten Pamekasan harus berjalan lancar, tepat sasaran, dan selesai sesuai target waktu yang telah ditentukan.
“Program ini harus lancar, berhasil, dan tepat sasaran. Oleh karena itu kami mohon dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan,” kata Airyn.
Ia menjelaskan, tahun ini Kabupaten Pamekasan memperoleh alokasi sebanyak 500 unit bantuan bedah rumah yang pelaksanaannya dibagi dalam sembilan tahap pengerjaan.
“Di Pamekasan tahun ini ada 500 unit bantuan BSPS dengan sembilan tahap pelaksanaan. Jumlah ini meningkat cukup signifikan, bahkan hampir 10 kali lipat dibanding sebelumnya,” ujarnya.
Menurut dia, sebagian bantuan tahap awal sudah mulai dikerjakan, sementara tahap berikutnya masih dalam proses administrasi dan pengajuan.
“Tahap awal sudah mulai pengerjaan, selanjutnya masih dalam tahap pengajuan. Kami berharap dalam lima bulan ke depan seluruh program ini bisa selesai sehingga keluarga penerima manfaat segera menempati rumah yang lebih layak,” tandasnya.
