PAMEKASAN, MADURANET – Kepemimpinan Baddrut Tamam dan Raja’e di Kabupaten Pamekasan dalam memasuki tahun ketiga, masih mendapatkan catatan merah dari Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan. Pasalnya, Baddrud-Raja’e belum mampu menyelesaikan persoalan tambang ilegal galian C yang jumlahnya mencapai 350 lebih.
Moh. Lufi, Ketua PMII Cabang Pamekasan menegaskan, Baddrud-Raja’e belum bisa menyelesaikan persoalan tambang ilegal. Karena persoalan itu, PMII memberikan raport merah.
“Layak dapat raport merah kepemimpinan Baddrud-Raja’e karena tambang ilegal masih beroperasi,” ujar Lutfi, Kamis (25/9/2020).
Menurut Lutfi, PMII sudah menjelaskan skema cara menghentikan tambang ilegal kepada Baddrud Tamam dan Raja’e dengan disaksikan oleh sejumlah kepala dinas dan anggota Forkopimda secara langsung, namun skema itu sampai saat ini belum dijalankan. Padahal, persoalan tambang sangat urgen untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan lingkungan.
“Pemimpin Pamekasan saat ini tidak memiliki kepekaan dan kepedulian kepada masalah lingkungan, atau layaknya disebut pro perusakan lingkungan,” ujarnya.
Enggannya Pemkab Pamekasan untuk menyelesaikan masalah tambang ilegal galian C menjadi masalah serius. Ada hal-hal yang tidak terungkap ke publik alasan keengganan Pemkab Pamekasan untuk menyelesaikannya.
“Kesimpulan kami, Pemkab Pamekasan takut kepada pengusaha tambang,” tegasnya.
Padahal, Baddrud sendiri selaku kader PMII, selalu mengatakan jika ada persoalan daerah yang butuh diselesaikan, agar disampaikan kepadanya langsung. Namun, selama ini sejumlah masukan yang disampaikan PMII kepadanya, tidak pernah direspon dan diselesaikan.
“PMII sudah selesai duduk bersama dengan Pemkab Pamekasan. Bahkan berjanji akan menyeleksaikan persoalan tambang dalam jangka waktu 2 bulan. Faktanya, sampai hari ini janji itu tidak terwujud,” ungkap Lutfi.
Diberitakan sebelumnya, PMII Cabang Pamekasan bersama ratusan kadernya, melakukan demonstrasi ke kantor Bupati Pamekasan beberapa waktu lalu. Namun, Baddrud Tamam tidak menemuinya sehingga para kader PMII dibiarkan bentrok dengan polisi hingga menyebabkan mahasiswa terluka.
