Kasus Mobil Sigap Sampai di KPK

JAKARTA – Sekelompok pemuda asal Madura yang tergabung dalam Pamekasan Progress, berdemonstrasi di depan Gedung Merah Putih kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/4/2021). Aksi mereka berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil Sigap di Pamekasan.

Di depan kantor KPK, massa membentangkan spanduk bertuliskan, “KPK Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Mobil Sigap di Pamekasan”.

Imam Hanafi Abdullah, koordinator aksi dalam rilis yang diterima Maduranet mengatakan, penanganan hukum dugaan korupsi pengadaan mobil Sigap Pamekasan seakan tumpang tindih dan tidak jelas penuntasannya.

“Aksi ini merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap proses hukum dugaan korupsi mobil Sigap. Kami minta KPK segera mengambil alih kasus ini karena di Pamekasan tidak jelas,” kata Imam.

Menurut Imam, kasus ini sudah ditangani oleh Kejari Pamekasan kemudian dilimpahkan ke Inspektorat Pamekasan. Pelimpahan itu ada campur tangan bupati Pamekasan, Badrut Tamam.

“Kalau tidak ditangani KPK, kasus ini akan hilang begitu saja. Padahal sudah masuk penyidikan di Kejari Pamekasan,” imbuhnya.

Jaka Jatim Kantongi Surat Bupati soal Permintaan Pelimpahan Kasus Mobil Sigap

Imam mendesak KPK untuk segera memeriksa Badrut Tama, karena pengadaan mobil Sigap ini merupakan programnya. Bahkan dia yang mengirim surat ke Kejari Pamekasan agar kasus mobil Sigap diambil alih Inspektorat.

Diberitakan sebelumnya, kasus pengadaan mobil Sigap di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Pamekasan, ada tiga kontrak kegiatan. Pertama, pengadaan mobil sebesar Rp 32 miliar. Kedua, pengadaan karoseri, aksesoris interior dan branding mobil dengan anggaran Rp 1,6 miliar. Ketiga, pengadaan tandu pasien Rp 1,2 miliar.

Dari tiga kegiatan pengadaan tersebut, hanya satu yang dilakukan pengusutan oleh Kejari Pamekasan, yakni pengadaan karoseri, aksesoris interior dan branding mobil. Dalam pengusutan tersebut, Kejari Pamekasan telah menemukan kerugian di dalamnya. Namun besar kerugiannya masih menunggu hasil audit dari lembaga audit negara.

Penanganan Kasus Mobil Sigap Melempem, Ada Campur Tangan Bupati