PAMEKASAN, MADURANET – Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin meninjau lokasi pembangunan Batalyon Teritorial di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Selasa (19/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Wakil Bupati Pamekasan H. Sukriyanto, Wakil Ketua DPRD Pamekasan Moh Khomarul Wahyudi, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Komandan Kodim 0826/Pamekasan Letkol Kav Agus Wibowo Hendratmoko mengatakan, pembentukan batalyon tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem pertahanan wilayah di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan.
“Pembentukan dari aspek pertahanan ini merupakan salah satu perkuatan pertahanan di wilayah Pamekasan dan untuk menghambat gerak maju musuh,” kata Agus.
Selain aspek pertahanan, pembangunan batalyon juga diyakini akan memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Dari aspek geografi, sosial, dan ekonomi tentunya ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah Larangan Slampar,” ujarnya.
Ia menyebut, syarat minimal luas lahan pembangunan batalyon mencapai 50 hektare. Sementara lahan yang tersedia di Larangan Slampar mencapai 62,5 hektare.
“Alhamdulillah untuk lahan yang ada saat ini adalah 62,5 hektare, jadi ada kelebihan 12,5 hektare,” katanya.
Menurut Agus, lokasi tersebut dipilih karena dinilai strategis, tidak berada di kawasan rawan bencana, serta dekat dengan akses menuju pusat kota.
Ia menambahkan, lokasi pembangunan juga telah mendapat rekomendasi dari Perhutani serta telah ditinjau oleh jajaran Korem dan Kementerian Pertahanan. Ia juga menjelaskan Pembangunan tahap awal direncanakan dimulai bulan depan secara bertahap.
Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin mengatakan, tahap awal pembangunan akan dimulai pada pertengahan Juli 2026.
Ia menyebut, pembangunan tahap pertama meliputi barak, rumah tipe 45, dapur, dan gudang amunisi.
“Insyaallah di bulan Juli pertengahan Juli itu barak sudah jadi dan pasukannya 50 persen sudah masuk, mungkin sekitar 500 sampai 600 orang,” kata Rudy.
Menurut dia, keberadaan batalyon tidak hanya berdampak pada sektor pertahanan, tetapi juga akan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar melalui aktivitas kebutuhan prajurit sehari-hari.
“Tidak mungkin mereka beli sabun ke Surabaya. Pasti di sini juga. Nanti bisa pemberdayaan UMKM masyarakat,” ujarnya.
Rudy menilai perputaran ekonomi dari keberadaan batalyon bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulan.
“Bisa dibayangkan nanti uang yang berputar per bulan mungkin di atas Rp 5 miliar, termasuk kebutuhan makan mereka sehari-hari,” katanya.
Ia menjelaskan, kebutuhan logistik seperti telur, ikan, ayam, hingga sayuran nantinya akan dipasok dari masyarakat sekitar.
Karena itu, Rudy meminta masyarakat mendukung penuh program pembangunan batalyon tersebut.
“Saya harap masyarakat benar-benar bisa mendukung program ini karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Di sisi lain, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pembangunan batalyon dan brigade di wilayahnya.
“Kami Pemerintah Kabupaten mendukung pembangunan batalyon dan brigade di Pamekasan. Tentu ini akan membawa banyak kebermanfaatan terhadap masyarakat sekitar,” kata Kholilurrahman.
Ia mengakui masih ada sebagian lahan yang dikelola masyarakat meski masuk kawasan Perhutani. Namun, Pemkab Pamekasan siap membantu proses komunikasi dengan warga.
“Kalau dijelaskan manfaatnya, saya yakin masyarakat akan setuju. Maka dari itu penting menyatukan persepsi,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah daerah siap turun tangan apabila diperlukan untuk membantu proses lobi dengan masyarakat terdampak.
“Untuk teknis penyelesaian lobi dengan masyarakat kami menunggu dari Dandim, kami siap bantu,” tandasnya.
