PAMEKASAN, MADURANET – Progres pembebasan lahan Sekolah Rakyat (SR), di Kabupaten Pamekasan sudah mencapai 75 persen. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menargetkan, seluruh proses pembebasan lahan dan administrasi, akan rampung paling lambat Oktober 2026. Dengan demikian, pembangunan fisik sudah bisa dikerjakan.
Anggota tim pembangunan Sekolah Rakyat Pamekasan, Lukman Hakim menjelaskan, tim masih melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang diminta pemerintah pusat.
“Progres pembebasan lahan sudah tinggal 25 persen. Sekarang kami fokus melengkapi administrasi dan persyaratan yang dibutuhkan pusat,” kata Lukman saat ditemui di kantornya, Rabu (5/8/2026).
Ketua Tim Kabupaten Pendamping PKH Kabupaten Pamekasan ini menambahkan, lokasi diajukan yang berada di Dusun Angsanah, Desa Campor, Kabupaten Pamekasan. Menurutnya, penyelesaian pembebasan lahannya ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Bahkan, pihaknya berupaya agar seluruh proses bisa lebih cepat.
“Kami targetkan Oktober selesai. Sebelum itu, kami usahakan seluruh proses sudah benar-benar tuntas. Sehingga pembangunan gedung sudah bisa dikerjakan,” ujarnya.
Mantan aktivis PMII Pamekasan ini mengungkapkan, hasil survei tim dari Kementrian Pekerjaan Umum menunjukkan masih ada satu catatan yang harus dipenuhi. Yakni akses menuju lokasi, harus memiliki lebar jalan minimal enam meter. Namun, Pemkab Pamekasan telah menyatakan kesiapan untuk memenuhi persyaratan tersebut.
“Persyaratan itu menjadi catatan dari tim pusat, dan pemerintah daerah siap menyelesaikannya,” katanya.
Lukman menambahkan, pembebasan lahan akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan pembangunan gedung menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Untuk pembangunan gedung, dari pusat nilainya diperkirakan sekitar Rp 200 miliar,” ucapnya.
Sekolah Rakyat, pungkas Lukman, merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang representatif dan didukung pendanaan pemerintah pusat.