PAMEKASAN, MANDURANET — Madura selama ini dikenal sebagai salah satu penghasil tembakau terbaik di Indonesia. Daun-daun kering dari Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, hingga Sampang menjadi bahan utama industri rokok nasional. Namun di balik harum tembakau itu, ada ironi panjang yang kembali disorot dalam Seminar dan FGD Nasional bertema “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau dan Arah Baru Perekonomian Madura” yang digelar di Universitas Madura (Unira), Kamis (13/11/2025).
Acara yang diprakarsai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unira bekerja sama dengan Komunitas Akademik Madura (KAMURA) ini mempertemukan pejabat daerah, akademisi, dan pelaku usaha kecil.
Mereka berbicara lantang tentang satu hal, bahwa Madura telah lama menjadi lumbung ekonomi nasional, tapi tetap menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto menegaskan pentingnya forum tersebut sebagai langkah awal membangun arah baru ekonomi Madura.
“Kita kaya petani tembakau, tapi harga jual belum berpihak pada mereka,” katanya.
Ia mengakui, pemerintah daerah tengah memperbincangkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau, sebagai upaya mengakhiri keresahan Madura pada industri rokok besar di luar pulau.
“Kami ingin Madura tidak hanya menjual daun, tapi juga memproduksi hasilnya,” ujarnya.
Namun pernyataan itu disambut skeptis oleh sebagian akademisi yang menilai persoalan tembakau Madura tidak sesederhana membangun kawasan industri.
Presiden Mahasiswa Unira, Izet Alfian Fatahillah menyatakan, di balik semua ini, ada ketimpangan struktural yang sudah berlangsung puluhan tahun, ketika daerah hanya memasok bahan mentah, sementara nilai tambah diserap pusat.
Ia menyebut, keresahan mahasiswa bermula dari kebijakan pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan pemerintah pusat.
“Kebijakan itu sering menghantam usaha kecil, padahal mereka hanya bertahan hidup. Ini menandakan ketimpangan dalam melihat realitas ekonomi lokal,” ujarnya.
Ia menegaskan perlunya desentralisasi ekonomi agar kekayaan Madura tidak lagi tersedot keluar tanpa dampak nyata bagi masyarakatnya.
Nada serupa datang dari Moh. Ilyas, tim perumus Naskah Akademik KEK Tembakau Madura, ketua KAMURA. Ia menyingkap data riset yang menegaskan bahwa tembakau Madura memiliki kadar nikotin rendah dan menjadi bahan utama industri rokok nasional.
“Sayangnya, kebijakan cukai nasional justru menekan potensi itu. Cukai diposisikan sebagai pengendali, bukan pendorong pertumbuhan,” katanya.
Menurut Ilyas, munculnya pabrik rokok kecil (PR) di Madura bukan semata pelanggaran hukum, melainkan bentuk perlawanan ekonomi rakyat terhadap sistem yang tidak memberi ruang tumbuh bagi pelaku usaha lokal.
“Fenomena ini mestinya dibaca sebagai peluang ekonomi baru,” tegasnya.
Rektor Unira Gazali menyoroti paradoks ekonomi yang menjerat Madura.
“Pasuruan maju karena punya industri rokok besar. Madura hanya jadi pemasok bahan mentah,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa perputaran uang dari industri garam dan tembakau di Pamekasan mencapai angka besar, bahkan melebihi APBD daerah. Namun, kemiskinan struktural tetap melekat karena tidak ada industri lokal yang memberi nilai tambah.
“Ekonomi bukan sekadar angka pertumbuhan, tapi soal kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat,” tegasnya.
Gazali juga menyebut pentingnya membangun kolaborasi multihelix, antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat, agar gagasan KEK Tembakau tidak berhenti pada seremoni.
Diskusi yang berlanjut hingga siang hari menegaskan satu kesimpulan besar, yaitu Madura butuh keberpihakan kebijakan. Para narasumber sepakat bahwa potensi ekonomi lokal selama ini tidak diikuti dukungan regulasi yang memadai.
