PAMEKASAN, MADURANET — Aksi unjuk rasa menolak penghapusan 86 ribu jiwa dari data penerima Universal Health Coverage (UHC) di Pamekasan, Selasa (9/12/2025), berujung perusakan fasilitas gedung DPRD Pamekasan.
Sekitar 40 orang pendemo dengan mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Kemanusiaan, berkumpul di depan kantor dewan itu mencopot properti DPRD yang terbuat dari akrilik di halaman depan, setelah mendapat instruksi langsung dari orator aksi bernama Iwan.
“Buka! Saya akan jual dan timbang. Uangnya untuk biaya melahirkan dua ibu hamil yang tidak bisa berobat,” teriak Iwan melalui pengeras suara.
Selain itu, massa juga mengancam akan melucuti sejumlah pendingin ruangan (AC) milik DPRD sebagai bentuk protes atas kebijakan pemutusan UHC.
Korlap aksi, Dussalam Marhein, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk kekecewaan terhadap Pemkab Pamekasan yang dianggap tidak transparan dalam menyampaikan alasan pencoretan ribuan peserta UHC.
“Kami tidak datang karena benci. Ini murni demi masyarakat yang kaget haknya diputus,” ujarnya.
Ia menilai tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam menjelaskan persoalan anggaran UHC. Massa bahkan berencana menggalang donasi untuk membantu pemerintah menutupi utang kepada BPJS yang disebut mencapai Rp 43 miliar.
Plh Sekda Pamekasan, Taufikurachman, menegaskan bantuan UHC masih bisa diakses warga yang memenuhi syarat sebagai masyarakat kurang mampu berdasarkan kategori Desil ekonomi 1 sampai 5.
Jika ada warga yang faktanya tidak mampu namun belum terdata, ia meminta agar segera dilaporkan untuk proses verifikasi ulang.
Kadinkes Pamekasan, Saifuddin, memastikan seluruh warga tetap dapat berobat di 21 Puskesmas untuk rawat jalan dan gawat darurat, meski belum aktif BPJS-nya.
”Sesuai SE Bupati, rawat jalan dan layanan gawat darurat di rumah sakit juga masih tersedia. Jika ingin rawat inap bisa melalui pembiayaan pemerintah provinsi yang tersedia di RSUD Moh. Noer Pamekasan,” jelasnya.
Pihaknya menerangkan, hal itu dilakukan guna mengatasi perubahan status UHC yang awalnya prioritas menjadi non prioritas.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Wahyu, menyatakan pihaknya tetap ingin seluruh warga miskin mendapatkan akses layanan kesehatan gratis.
DPRD juga menerima 200 data warga yang disampaikan oleh massa aksi dan akan memprosesnya lebih lanjut.
”Bawa kesini datanya, nanti saya akan bantu,” pinta wahyu.
Selain itu, Wahyu mengamini permintaan massa untuk membantu biaya persalinan dua ibu hamil yang menjadi permintaan massa aksi.
