MADURANET – Empat kabupaten di Madura masih berada dalam ranking 10 besar daerah termiskin di Madura. Kabupaten Sampang berada di posisi teratas, disusul Kabupaten Sumenep di posisi kedua, di posisi ketiga ditempati Kabupaten Bangkalan dan di posisi ketujuh ditempati Kabupaten Pamekasan. Posisi kemiskinan tersebut, erat kaitannya dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang unsur-unsur terdiri dari pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Berdasarkan catatan BPS Jawa Timur tahun 2018, IPM kabupaten Sampang 61, Sumenep 65,25, Bangkalan 62,87 dan Pamekasan 65,41.
Dalam upaya peningkatan IPM ini, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam hal peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat. Mulai tahun 2019 kemarin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menggandeng 16 perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan daerah yang sangat rentan kemiskinannya.
Di antara 16 perguruan tinggi yang terlibat dalam kerjasama tersebut, yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.
Rektor IAIN Madura, Dr. Mohammad Kosim menuturkan, sejak tahun 2019 kemarin, mahasiswa IAIN Madura terlah turun ke lapangan bersama dengan 15 perguruan tinggi lainnya. Lokasinya di Kabupaten Sampang yang berada di sekitar kali kemuning, dimana masyarakat di daerah tersebut menjadi korban langganan banjir.
“Tahun ini, mahasiswa IAIN Madura, sudah dipercaya oleh Gubernur Jawa Timur untuk menjadi pendamping pemberdayaan masyarakat miskin di Pamekasan,” ujar Mohammad Kosim, saat ditemui di ruang kerjanya Senin (2/3/2020).
Kosim menambahkan, dana yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN. Bentuk pemberdayaannya tinggal menunggu konfirmasi selanjutnya dari Pemprov Jawa Timur.
Kosim menambahkan, kemiskinan di Madura, khususnya di Pamekasan, harus menjadi keprihatinan semua pihak karena berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi dan kesehatan.
“Kemiskinan mestinya jadi perhatian daerah. Jika dibiarkan, mustahil Madura bisa keluar dari ranking 10 besar daerah termiskin,” ungkap Kosim.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini menuturkan, seluruh pemerintah saat ini tentunya tidak diam dan sudah melakukan upaya-upaya. Namun, daerah-daerah lain juga melakukan hal yang sama. Bedanya, mereka lebih cepat melakukan pembangunan.
“Jika daerah lain lebih cepat, harusnya di Madura jangan lambat pembangunannya jika ingin berada di bawah standar kemiskinan nasional. Perlu semangat besar untuk melewati daerah lain,” tandanya.
Kosim berharap, pemerintah daerah bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait untuk bisa menaikkan grade IPM di Madura, termasuk bersinergi dengan beberapa perguruan tinggi.
