MADURANET – Dugaan adanya penyuluh agama honorer Kementrian Agama Kabupaten Pamekasan yang lulus seleksi tanpa ikut tes, mendapat respon dari Kepala Kemenag Pamekasan, Moh. Afandi. Afandi berjanji akan segera menyelidikinya untuk mendapatkan kebenaran informasi tersebut.
Selain itu, Afandi juga akan menyelidiki adanya dugaan jual beli jabatan penyuluh honorer. Per orang Rp 10 juta. Sedangkan penyuluh honorer yang akan dikontrak sebanyak 104 orang se Kabupaten.
Affandi saat dikonfirmasi menjelaskan, masih akan mengklarifikasi semua tudingan yang disampaikan solidaritas penyuluh honorer Kemenag Pamekasan, saat beraudiensi ke Komisi IV DPRD Pamekasan.
“Jika informasi itu benar, pasti ada staf saya yang ikut terlibat di dalamnya. Kalau terbukti, akan saya beri sanksi,” kata Affandi.
Soal dugaan jual beli jabatan, Afandi minta agar hal itu dibuktikan siapa orang yang membeli dan siapa yang menjual. Dengan demikian, pihaknya bisa bertindak cepat dan cermat untuk melakukan tindakan. Pihaknya juga mencurigai, ada upaya untuk menjelekkan institusi Kemenag Pamekasan.
“Saya minta kepada para honorer agar jangan beropini. Berikan saya bukti bukan fitnah,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi IV DPRD Pamekasan kedatangan perwakilan solidaritas penyuluh honorer Kemenag Pamekasan. Mereka mengadu soal rekrutmen penyuluh agama yang ditengarai banyak kejanggalan. Di antaranya, jual beli jabatan, adanya nama yang tidak ikut seleksi tapi lulus dan sistem tes manual, serta tidak berlakunya akumulasi penilaian bagi mantan penyuluh yang sudah mengabdi selama tiga tahun.
Mohamad Sahur, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan berjanji akan segera memanggil Kepala Kemenag Pamekasan untuk mengklarifikasi semua pengaduan yang disampaikan solidaritas penyuluh honorer agama Kemenag Pamekasan. Jika semua pengaduan itu benar, maka pihaknya akan mendesak Kemenag Pamekasan untuk segera menghentikan proses seleksi yang sudah berlanjut.
