PAMEKASAN, MADURANET – Aktivis Aliansi Rakyat Oposisi (Araop) Zainullah meminta kepada DPRD Pamekasan agar tidak menyetujui pengajuan anggaran kegiatan apapun dari Pol PP Pamekasan. Pasalnya, Pol PP sebagai penegak Perda lebih banyak lalainya untuk melaksanakan tugasnya.
Menurut Zainullah, kejadian pesta obat-obatan terlarang di tempat karaoke Wiraraja Kecamatan Tlanakan menunjukkan bahwa Pol PP tidak bekerja apa-apa sehingga kecolongan ketika tempat karaoke itu beroperasi lagi.
“Mustahil kalau Pol PP tidak tahu soal beroperasinya tempat karaoke Wiraraja. Mereka hanya pura-pura tidak tahu saja,” kata Zainullah, Sabtu (20/6/2020).
Oleh sebab itu, untuk tahun ini pada perubahan anggaran dan APBD tahun-tahun mendatang, Pol PP agar tidak diberi anggaran kegiatan. Lembaga penegak Perda ini cukup diberi anggaran rutin saja seperti pemeliharaan kantor saja. Sebab, meskipun diberi anggaran tidak bisa bekerja dan Perda tidak ditegakkan.
“Pemberantasan tempat-tempat maksiat biar ditangani Polisi saja. Kalau Pol PP tidak akan pernah maksimal,” ujarnya.
Terlalu banyak tugas Pol PP yang tidak bisa dikerjakan dengan baik. Mulai dari penertiban PKL yang melanggar, penertiban pengamen jalanan, penertiban pasar tumpah dan penertiban tempat-tempat usaha ilegal yang menjadi kewenangan Pol PP.
“Uang negara hanya dihabiskan untuk pekerjaan yang tidak produktif. Sebaiknya dewan pangkas semua anggaran kegiatan untuk Pol PP,” ungkap mantan aktivis PMII IAIN Madura ini.
