PAMEKASAN, MADURANET – Bupati Kholilurrahman memastikan seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban APBD akan menjadi bahan evaluasi serius pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan setelah agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Bupatimengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di ruang sidang DPRD Pamekasan, Kamis (2/7/2026).
Kholilurrahman mengatakan, berbagai masukan yang diberikan legislatif akan dibahas lebih lanjut melalui rapat koordinasi tetap (rakortap) sebagai upaya memperbaiki pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya.
“Dari awal sudah kami tekankan agar APBD bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat, namun kurang maksimal karena keterbatasan anggaran,” kata Kholilurrahman, Jumat (3/7/2026).
Menurut dia, pemerintah daerah memahami sejumlah catatan strategis yang disampaikan DPRD, terutama berkaitan dengan perlunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat bisa terus dikurangi.
Sebagai langkah konkret, pihaknya menyebutkan telah membentuk tim khusus yang bertugas memaksimalkan potensi pendapatan daerah sepanjang 2026.
“Kami juga sudah membuat tim untuk memaksimalkan pendapatan daerah tahun ini. Saya yakin PAD 2026 akan semakin baik,” ujarnya.
Sebelumnya, mayoritas fraksi DPRD dalam pandangan umum menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Capaian tersebut sekaligus menjadi raihan opini WTP ke-13 bagi Pemkab Pamekasan dan 12 kali berturut-turut. Meski demikian, delapan fraksi memberikan sejumlah evaluasi, di antaranya dorongan agar pemerintah lebih optimal menggali PAD serta memaksimalkan realisasi belanja daerah sehingga manfaat APBD dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menyebut seluruh fraksi secara umum menerima sekaligus mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
“Namun, seluruh catatan fraksi yang disampaikan dalam paripurna harus ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBD ke depan, sehingga manfaatnya benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ali.
