PAMEKASAN, MADURANET – Sejumlah ulama di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Pamekasan (Guip) menemui Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan di rumah dinasnya Senin (18/11/2024).
Pertemuan itu membahas tentang gelagat Polres Pamekasan yang diduga tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pamekasan. Polres dicurigai telah berpihak kepada salah satu Paslon Pilkada Pamekasan. Keberpihakan itu salah satunya dengan menekan aparat desa untuk bergerak memenangkan salah satu Paslon.
“Kami sampaikan bahwa isu di bawah bahwa Polres Pamekasan tidak netral dalam Pilkada dan memihak terhadap salah satu Paslon,” ujar Imam Santoso juru bicara Guip.
Mantan Ketua Umum PD Muhammadiyah Pamekasan ini menambahkan, dalam pertemuan dengan Kapolres Pamekasan dan Waka Polres, kedunya telah bersumpah bahwa seluruh anggota Polres Pamekasan sudah diwanti-wanti untuk netral dalam pemilihan pilkada.
“Beliau bersumpah demi Allah kami sudah memerintahkan kepada para Kabag, para kasi, Kapolsek dan kasat dan seluruh jajaran, dan telah di wanti-wanti oleh beliau kalau polres harus netral dan tidak boleh memihak pada salah satu Paslon manapun,” terangnya.
Guip bertekad memantau di masyarakat dan agar polisi betral. Guip juga akan melaporkan jika ditemukan adanya dugaan anggota polisi yang berpihak pada Paslon tertentu.
“Untuk di bawah akan kami pantau, jadi info dari masyarakat akan kami akomodir, kalau nanti itu ada seperti ada kejelasan dan seperti yang kami bilang ke Kapolres kami akan menghadap lagi sesuai bukti jika ada dan beliau bersedia menerima untuk menindak lanjuti,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Pamekasan melalui Waka Polres Pamekasan, Kompol Andy Purnomo menuturkan. Untuk Pilkada netralitas polri sudah disampaikan sejak awal. Bahkan jauh sebelum masuk pilkada.
“kita menindaklanjuti perintah dengan pimpinan bahwasanya memang polri semuanya netral, jadi kalaupun beredar isu kalau kita ada kecondongan mendukung Paslon nomor sekian itu kita pastikan semuanya netral,”
Kompol Andy melanjutkan, Tidak pernah ada Kapolres memberikan arahan supaya mendukung salah satu paslon. Dari ketiga Paslon yang ada di Pamekasan, pihaknya memerintahkan untuk netral. Bahkan, kata Waka Polres, netralitas itu tidak hanya di Polres, tapi semua lapisan aparatur penegak hukum termasuk aparatur pemerintah itu semua harus netral.
“Dan jika ditemukan pelanggaran bisa langsung di sampaikan dan dilaporkan ke propam, tentunya dilengkapi dengan bukti-bukti. Tidak hanya sekedar isu, jadi jika ada informasi laporan segera ditindaklanjuti,” tutupnya.
