PAMEKASAN, MADURANET – Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Kabupaten Pamekasan, berunjuk rasa di depan kantor DPRD Pamekasan, Senin (13/7/2020). Dalam aksinya, Jaka Jatim menyoroti dinamika politik yang terjadi di Pemkab Pamekasan dan DPRD Pamekasan akhir-akhir ini.
Musfiqul Khoir, Koordinator Jaka Jatim Pamekasan dalam rilisnya menyatakan, akhir-akhir ini cukup banyak drama politik yang terjadi di Pamekasan. Ia menyebutkan drama politik yang dipentaskan anggota DPRD Pamekasan dan Bupati Pamekasan dimulai akhir tahun 2019 lalu. DPRD Pamekasan memboikot sidang paripurna tentang penetapan RAPBD 2020 karena banyak program yang dianggap janggal. Namun, diam-diam drama politik itu berakhir begitu saja tanpa ada klimaksnya.
“Juni kemarin, muncul drama politik lagi terkait pengadaan mobil sehat yang disimpan di tempat kontroversi di gudang Kota Cinema Mall (KCM) Nyalaran. Drama ini berlanjut pada pengajuan hak interpelasi kepada Bupati Baddrud Tamam karena pengadaan mobil dianggap seperti siluman,” ujar Musfiqul.
Drama lainnya berupa refocusing APBD 2020 terkait dana Covid-19 juga menjadi sasaran drama politik para lakon politik di gedung rakyat dan kantor Pemkab Pamekasan. Dana Rp 92 miliar lebih seperti hilang ditelan angin karena banyak dihabiskan kepada hal-hal yang tidak relevan dengan Covid-19.
“Drama interpelasi tercabik kepada dua poros Pansus yaitu Pansus Mobil Sigap dan Pansus Covid-19. Dua Pansus ini sampai sekarang juga tidak kunjung terlihat hasilnya. Apalagi interpelasi yang juga seperti hilang ditelan tsunami,” imbuh mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan ini.
Selanjutnya, lagi-lagi rakyat Pamekasan disuguhkan tontonan jenaka berupa pemalsuan tanda tangan anggota dewan untuk meraup dana CSR di Bank Jatim Pamekasan. Isu pemalsuan tanda tangan ini baru merebak beberapa hari kemarin. Padahal proposal bantuan CSR penanggulangan Covid-19 tersebut dimana tanda tangannya dipalsukan, sudah lama terjadi.
Oleh sebab itu, Jaka Jatim ingin agar DPRD Pamekasan segera menghentikan drama poltik yang ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan politik dan keuntungan politik atas nama wakil rakyat dan pelayan rakyat. DPRD segera ungkap dan tuntaskan Pansus mobil Sigap dan Pansus Covid-19.
“DPRD Pamekasan secepatnya menetapkan jadwal interpelasi kepada Bupati Pamekasan,” ungkapnya.
Selain itu, identitas pelaku pemalsuan tanda tangan anggota DPRD Pamekasan agar ditindak tegas berdasarkan tata tertib DPRD Pamekasan dan kode etik anggota DPRD Pamekasan.
“DPRD Pamekasan segera mengambil langkah hukum untuk mempidanakan pelaku pemalsuan tanda tangan anggota DPRD Pamekasan,” tandasnya.
Hingga berita ini ditulis, aksi masih sedang berlangsung. Beberapa anggota DPRD Pamekasan yang menemui masa di antaranya Maskur Rasid dari Fraksi PPP, Al Anwari dari Fraksi PKS dan Heri dari Fraksi Demokrat. Masih terjadi diskusi antara Jaka Jatim dengan perwakilan DPRD Pamekasan.
