PAMEKASAN, MADURANET — Bupati Pamekasan Kholilurrahman menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada Camat yang tidak merespons aduan masyarakat maupun laporan dari kepala desa. Penegasan itu ia sampaikan dalam agenda serap aspirasi Ikatan Kepala Desa (IKASA) Kecamatan Tlanakan, yang digelar di rumah Kepala Desa Branta, Kecamatan Tlanakan, Kamis (11/12/2025).
Menurut Kholilurrahman, Camat merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten. Karena itu, ia meminta setiap laporan dari desa ditangani cepat, terutama terkait warga yang kondisinya kritis atau membutuhkan bantuan mendesak.
“Kalau ada warga yang perlu bantuan atau sakit, langsung komunikasi dengan Camat setempat. Apabila tidak dipedulikan, akan saya sanksi camat-camat tersebut waktu itu juga,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan, kepala desa agar lansung berkoordinasi dengan camat atau bisa langsung menghubungi Bupati dan wakil Bupati. Ia menambahkan, tidak jarang dirinya turun langsung karena informasi tersendat di kecamatan.
“Saya kadang-kadang turun sendiri. Seperti kasus yang perutnya kembung di Tlanakan. Juga, kalau ada masyarakat yang rumahnya saja tidak layak huni dan perlu pertolongan kesehatan, pasti akan langsung dibantu oleh bupati dan wakil bupati,” kata Bupati
Dalam forum itu, beberapa kepala desa menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Kepala Desa Ambat misalnya, mempertanyakan pelaksanaan UHC, terutama terkait kebijakan warga yang tidak masuk desil 1–5, namun membutuhkan layanan kesehatan mendesak. Sementara Kepala Desa Ceguk melaporkan bahwa UHC di daerahnya tidak ada masalah dan aman.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati menegaskan bahwa jalur koordinasi harus berjalan baik dari desa ke kecamatan kemudian ke kabupaten. Ia meminta kepala desa aktif berkomunikasi, dan memastikan tidak ada laporan yang berhenti di tingkat camat.
“Kalau bisa komunikasinya dengan kami jangan terputus,” tegasnya kembali.
Bupati juga menyinggung rencananya menyusun data mandiri Pamekasan, karena menurutnya data DTSEN banyak yang tidak lagi sesuai kondisi lapangan. Upaya itu disebutnya penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Saya rencananya untuk Pamekasan akan membuat data sendiri. Karena data dari BPS itu sudah banyak yang kurang tepat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto meminta, seluruh kepala desa untuk satu koordinasi.
”Mari saling koordinasi untuk bersama melayani masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap kepala desa tetap proaktif dalam melaporkan kebutuhan warga dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten.
“Saya berharap kepala desa aktif untuk bersama membangun Pamekasan,” pungkas Wabub.