PAMEKASAN, MADURANET– Polemik pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) UIN Madura Pamekasan terus bergulir. Sejumlah mahasiswa menyuarakan kekecewaan mereka terkait pelaksanaan kegiatan yang dinilai tidak sesuai regulasi, minim transparansi, hingga adanya dugaan penyalahgunaan anggaran.
Aril, pendamping PBAK UIN Madura, menyebut pihaknya kecewa dengan tanggapan rektor yang dinilai tidak menyentuh substansi persoalan.
“Seharusnya pelaksanaan PBAK dihentikan terlebih dahulu karena yang jadi korban adalah mahasiswa baru (Maba). Ada regulasi yang tidak dipatuhi, bahkan indikasi penyalahgunaan dana, tapi tetap dijalankan,” kata Aril, Senin (25/8/2025).
Hal senada diungkapkan Diska Amelia, yang menyoroti masalah transparansi serta ketidakjelasan fasilitas bagi mahasiswa baru.
“Yang dikeluhkan itu transparansi anggaran, atribut tidak dibagikan, konsumsi hanya sekali, padahal di RAB dua kali. Sudah capek sama kampus, bahkan paguyuban duta yang sudah jelas adanya, tidak ada anggarannya sampai sekarang, hanya janji-janji palsu,” ujarnya kecewa.
Ia mengaku sempat bertanya alasan mereka (Maba) mau ikut dalam aksi demonstrasi, karena ada yang murni terdorong, karena merasa dirugikan oleh anggaran Rp 70 juta yang mereka tidak dapat apa-apa, ada juga yang di cuma ikut-ikutan saja,” tambah Diska.
Sementara itu, Dadif, mahasiswa Fakultas Ekonomi, menilai kondisi ini sangat merugikan mahasiswa baru. Ia menyebut mahasiswa merasa tidak mendapatkan hak mereka sesuai anggaran yang sudah ditetapkan.
“Miris sekali, kami dari forum audiensi sampai aksi kedua ini baru ditemui Rektor. Mahasiswa baru merasa tidak mendapat benefit apa pun. Jangan sampai mereka hanya dijadikan ‘ternak bisnis’ oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas,” tegasnya.
Mahasiswa mendesak pihak kampus untuk segera memberikan klarifikasi terbuka terkait anggaran dan fasilitas PBAK 2025. Selain itu, mereka meminta pimpinan kampus menghentikan praktik-praktik yang dianggap melanggar regulasi dan merugikan mahasiswa baru.