PAMEKASAN, MADURANET – Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pamekasan Bangkit Bersama (AMPBB) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Kamis (2/7/2026), untuk menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi yang mengusung tagline “Prabowo Tidak Sendiri, MBG Madura Butuh Gizi! Tolak Provokasi MBG” itu diikuti ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat, relawan, hingga mitra pelaksana program MBG di Kabupaten Pamekasan.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan penolakan terhadap berbagai isu yang berkembang terkait penghentian program MBG yang selama ini dinilai membawa dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam upaya pengurangan stunting dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Bupati Pamekasan Kholilurrahman yang hadir langsung di tengah massa menegaskan program MBG selama ini menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menekan angka stunting di daerahnya.
Menurut dia, capaian penurunan angka stunting di Pamekasan saat ini menunjukkan progres signifikan dan bahkan berada di bawah rata-rata Jawa Timur.
“Pada saat ini angka stunting di Pamekasan sudah melampaui capaian Jawa Timur. Rata-rata Jawa Timur sekitar 17 persen, sementara Pamekasan saat ini berada di angka 3,2 persen. Sebagiannya didukung melalui program Makan Bergizi Gratis,” kata Kholilurrahman di hadapan ribuan massa.
Ia menegaskan pemerintah daerah bersama jajaran Forkopimda tetap mendukung penuh keberadaan program tersebut karena manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
Menurutnya, apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program, maka yang dibutuhkan adalah evaluasi dan pembenahan, bukan penghentian program secara total.
“Kalau ada hal yang kurang, ada manajemen yang perlu dibenahi, tentu harus kita perbaiki. Saya yakin MBG ke depan akan semakin efektif dan berhasil maksimal mengurangi stunting,” ujarnya.
Kholilurrahman juga membuka ruang komunikasi apabila pelaksana program mengalami kendala di lapangan.
“Kalau SPPG dan MBG menghadapi jalan buntu, silakan datang kepada kami, nanti kita carikan solusi bersama,” katanya.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto yang juga bertugas sebagai Satgas MBG menegaskan pemerintah daerah berkomitmen terus mendampingi seluruh mitra pelaksana agar program berjalan optimal.
Ia meminta seluruh pengelola SPPG, relawan, dan mitra tetap menjaga kualitas pelayanan serta memastikan standar menu yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga dengan baik.
“Kami berharap seluruh mitra terus memberikan pelayanan terbaik dan menyediakan menu yang baik kepada masyarakat. Pemerintah daerah tidak ingin mempersulit, tetapi kami meminta seluruh izin dan administrasi harus tetap diselesaikan,” kata Sukriyanto.
Menurut dia, Satgas MBG akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh pelaksana program di Pamekasan.
“Kami siap membenahi jika ada kekurangan. Tidak ada istilah dihapus atau disuspensi selama para mitra kooperatif dan terus bekerja sama dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan menyebut keberlanjutan MBG memiliki dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Ia memperkirakan ribuan warga akan kehilangan pekerjaan apabila program tersebut dihentikan.
“Kalau MBG ini ditutup, akan ada sekitar 6.000 masyarakat yang menganggur. Kalau program ini memang bermanfaat, maka akan kami sampaikan kepada Presiden bahwa MBG harus tetap dilanjutkan,” katanya.
Menurut dia, selain membantu menekan angka stunting, program tersebut juga telah menjadi salah satu penyangga ekonomi masyarakat karena melibatkan banyak tenaga kerja dan rantai pasok lokal.
Koordinator lapangan aksi, Khairul Kalam, mengatakan aksi damai tersebut diikuti sekitar 6.700 massa yang turun ke jalan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program nasional tersebut.
Ia menjelaskan kegelisahan masyarakat muncul akibat berkembangnya isu bahwa program MBG akan dihentikan. Karena itu, lanjut Kader Partai Gerindra tersebut, masyarakat memilih turun langsung menyampaikan aspirasi agar pemerintah tetap mempertahankan program tersebut.
“Ribuan massa ini turun karena ada kegelisahan di masyarakat akibat isu MBG akan dihapus. Kami mendukung langkah evaluasi dari BGN dan Satgas, tapi bukan berarti program harus dihentikan,” kata Khairul.
Menurut dia, jika program itu berhenti, ribuan masyarakat yang selama ini terlibat sebagai relawan, mitra dapur, pemasok bahan pangan, hingga pekerja lapangan akan kehilangan mata pencaharian.
“Mereka khawatir menjadi pengangguran. Karena itu, meskipun harus berpanas-panasan, kami tetap turun untuk menyuarakan bahwa program ini harus tetap berjalan,” pungkasnya.
