PAMEKASAN,MADURANET – Pemerintah Kabupaten Pamekasan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui kegiatan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Kegiatan bertajuk CSR Award 2025 tersebut digelar di Front One Azana Style Hotel Pamekasan, Senin (08/12/2025), yang dihadiri oleh Bupati Pamekasan, PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, sejumlah kepala perangkat daerah, pimpinan perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR Kabupaten Pamekasan, serta perwakilan UMKM.
Dalam arahannya, Bupati Pamekasan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh perusahaan yang konsisten menjalankan program CSR di daerah.
Ia menekankan bahwa dukungan pendanaan non-APBD dan non-APBN sangat membantu pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“CSR menjadi salah satu sumber tambahan dalam kondisi keterbatasan anggaran pemerintah. Ini bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Pemkab Pamekasan juga mengumumkan perubahan kepengurusan Forum CSR Kabupaten Pamekasan. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur resmi ditunjuk sebagai ketua umum baru periode 2025–2028, menggantikan PT Bank Mandiri yang memimpin sebelumnya.
”Semoga pergantian tersebut mampu memunculkan semangat baru, serta berkolaborasi dalam mewujudkan visi pembangunan daerah,” ucap Bupati.
Dirinya juga menyampaikan rencana untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui pengembangan home industri, seperti usaha keripik dan produk lokal lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah memastikan dukungan pendanaan akan disiapkan bertahap.
“Kalaupun tidak bisa pada tahun 2026, kami upayakan anggaran home industri ini dapat dikawal pada 2027. Kami ingin ekonomi masyarakat tumbuh dari desa,” tegasnya.
Bupati Kholilurrahman menutup arahan dengan harapan, keberadaan Forum CSR semakin selaras dengan empat misi prioritas pembangunan 2025–2029, mulai dari transformasi SDM, ekonomi berbasis potensi lokal, pengurangan risiko bencana, hingga tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.
