PAMEKASAN, MADURANET – Aksi unjuk rasa mahasiswa mengguncang Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Senin (28/7/2025). Sebanyak 90 mahasiswa yang tergabung dalam Republik Mahasiswa UIN Madura menyegel gedung rektorat kampus sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan rektorat yang dinilai antidemokratis.
Aksi ini dipicu oleh keputusan Rektor UIN Madura yang mencabut Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPU Mahasiswa) dan menghentikan proses Pemilwa yang sudah berjalan hingga 80 persen.
Koordinator aksi, Ainul Yakin, menyebut keputusan ini merupakan bentuk intervensi yang mengancam otonomi demokrasi mahasiswa.
“Ketika hasil musyawarah mahasiswa langsung ditolak begitu saja, maka hanya ada satu kata, lawan,” tegas Ainul dalam orasi di depan rektorat.
Ia menambahkan, mestinya pimpinan kampus bisa menggabungkan hasil kongres mahasiswa dengan aturan Dirjen Diktis tentang Pemilwa, agar proses berjalan demokratis tanpa menyalahi regulasi nasional.
Dalam pernyataan sikapnya, Ainul mengungkapkan, tidak hanya tentang demokrasi kampus yang mendapat sorotan. Berhentinya proses penanganan kasus uang kuliah tunggal (UKT) oleh kampus yang dinilai patut dipertanyakan kembali.
“Kami juga akan melanjut urusan UKT bodong ini ke jalur hukum. Karena kampus sudah tak bisa menangani hal ini,“ ujarnya.
Ainul juga memaparkan, lima tuntutan utama yang disuarakan yakni, cabut SK rektor terkait pencabutan pemilwa, tolak kolaborasi pimpinan kampus dengan kepentingan politik eksternal, berikan ruang otonom kepada mahasiswa dalam mengelola demokrasi internal mahasiswa, batalkan pelimpahan tugas Pemilwa kepada UKK/UKM, tindak tegas pelaku dugaan UKT bodong.
Sekitar pukul 14.00 WIB, aksi tersebut mendapat respons dari pihak rektorat. Rektor UIN Madura, Saiful Hadi, didampingi Wakil Rektor II Buna’i dan Wakil Rektor III Mohammad Ali Al Humaidy, turun langsung menemui massa.
Rektor menyampaikan bahwa pihaknya akan memulai ulang seluruh proses Pemilwa, termasuk dari tahap kongres mahasiswa. Ia menegaskan bahwa proses selanjutnya akan dipersiapkan oleh UKK dan UKM.
“Kita akan ulangi proses Pemilwa dari awal. Kongres mahasiswa akan digelar kembali, dan pelaksanaannya akan dipersiapkan oleh teman-teman UKK dan UKM,” ujar Saiful Hadi kepada mahasiswa.
Wakil Rektor III, Mohammad Ali Al Humaidy, menambahkan, bahwa kebijakan ini bukan keputusan sepihak. Ia menyebut sudah ada kajian internal sebelum keputusan itu diambil.
“Ini bukan keputusan tiba-tiba. Kami sudah kaji beberapa kali dan kami yakini ini solusi terbaik untuk mengatasi polemik yang terjadi,” ujarnya kepada masa aksi.
Meski menyambut baik janji rektor, mahasiswa menegaskan akan tetap mengawal proses tersebut hingga seluruh aspirasi mereka dipenuhi. Mereka juga meminta agar kampus tidak bersikap diskriminatif terhadap aktivis mahasiswa yang bersuara.
Ainul Yakin menuturkan, jika ke depan proses dianggap tidak transparan atau tidak melibatkan mahasiswa secara utuh, aksi lanjutan bukan hal yang mustahil.
“Kami tidak anti dialog. Tapi jangan sampai keputusan diambil sepihak dan mahasiswa hanya dijadikan pelengkap,” tuturnya.
Sampai malam ini, masih terlihat sejumlah mahasiswa yang menempati rektorat UIN Madura. Mereka bersikukuh akan tetap melakukan penyegelan hingga point tuntutan diamini.
