PAMEKASAN, MADURANET – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, merancang pemfokusan sejumlah program prioritas, dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, terutama pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan kesehatan.
Fokus tersebut, diutarakan Wakil Bupati (Wabub) Pamekasan Sukriyanto, usai menyampaikan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan, di Ruang Sidang DPRD setempat, Rabu (23/9/2026).
Sukriyanto mengatakan, keterbatasan fiskal membuat seluruh masukan fraksi belum tentu dapat direalisasikan sepenuhnya. Namun, pemerintah daerah bersama DPRD, akan berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama program yang dianggap mendesak.
“Artinya kita bersama-sama berjuang, eksekutif-legislatif ini ingin berjuang apa yang jadi keluh kesah masyarakat, terutama sekali di bagian kesehatan dan infrastruktur. Itu yang perlu diprioritaskan ke depan,” kata Sukriyanto.
Untuk sektor infrastruktur, kata Wabub, program yang menjadi perhatian antara lain, perbaikan jalan desa, jalan poros, hingga pembangunan atau perbaikan jembatan. Pemerintah daerah akan menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan di lapangan.
“Seperti jalan-jalan desa, jalan-jalan poros, untuk nantinya jembatan terutama sekali. Pokoknya yang perlu diprioritaskan, di mana nantinya yang genting, insya Allah kami prioritaskan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Pamekasan Ismail yang turut hadir dalam agenda tersebut menyampaikan, pembahasan perubahan APBD kini memasuki tahap pembahasan teknis, antara komisi dan mitra kerja masing-masing. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebelum kembali diparipurnakan.
“Semua masukan-masukan fraksi itu, diskusinya nanti juga bersama Badan Anggaran dengan TAPD,” kata Ismail.
Ismail menambahkan, pembahasan ditargetkan selesai dan diparipurnakan pada akhir September, sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD dan pemerintah daerah pun melakukan pembahasan secara intensif, termasuk hingga malam hari, karena perubahan APBD 2026 harus segera ditetapkan.
“Mamang ini sudah mepet. Karena proses pembahasan, tentu menyesuaikan, dengan evaluasi regulasi dan perubahan nomenklatur dari pemerintah pusat,” tutupnya.
