PAMEKASAN, MADURANET– Pemerintah Kabupaten Pamekasan menegaskan tiga masalah utama yang akan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Hal itu disampaikan Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman saat menyampaikan sambutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang digelar di Pendopo Ronggosukowati, Selasa (2/7/2025).
Tiga masalah tersebut adalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Termasuk juga soal penanganan bencana alam melalui perbaikan infrastruktur.
“RPJMD ini harus jadi solusi. Kemiskinan harus turun, pengangguran ditekan, dan ketimpangan pembangunan diselesaikan,” kata Kiai Kholil.
Pengasuh Pondok Pesantren Matsaratul Huda Panempan ini juga menyinggung soal kerentanan wilayah terhadap bencana. Menurutnya, infrastruktur harus dibangun dengan memperhatikan aspek mitigasi.
Selain itu, tambah Bupati, RPJMD juga akan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan berbasis data. Masyarakat akan dilibatkan lewat program partisipatif.
Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan H Ali Masykur menyampaikan pokok pikiran legislatif. Ia menekankan perlunya perencanaan yang responsif dan realistis. Tak hanya program besar, tapi juga yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
DPRD juga menyoroti minimnya kepatuhan pajak, terutama dari kalangan pengusaha.
“Hotel, perumahan, rokok, masih banyak yang tidak patuh bayar pajak. Ini harus dibenahi,” katanya.
Menurutnya, bila potensi pajak bisa digali maksimal, daerah tidak perlu terlalu bergantung pada dana pusat. Sebab, PAD Pamekasan sangat kecil sehingga dibutuhkan terobosan untuk menunjang biaya pembangunan.
DPRD juga menyerahkan lima fokus usulan untuk dimasukkan ke dalam RPJMD. Isulan tersebut berupa; pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, peningkatan SDM dan pelatihan vokasi, penguatan UMKM dan dunia usaha, pengembangan inovasi dan teknologi, kebijakan pembangunan yang kolaboratif.
