PAMEKASAN, MADURANET – Tepat pada tanggal 24 September 2022, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam yang kini dibantu Fattah Jasin sebagai Wakil Bupati, telah berkuasa di Kabupaten Pamekasan. Sederet prestasi pribadi ia torehkan dan dipublikasikan di berbagai media massa, spanduk, baleho dan media sosial. Penghargaan terbaru yang diperoleh pria kelahiran 2 Desember 1976 pada bulan September ini, berupa Penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN.
Namun di balik prestasi itu, torehan kemiskinan di Kabupaten Pamekasan sangat menyedihkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, kemiskinan di Kabupaten Pamekasan meningkat 5,96 persen dari tahun 2020. Prosentasi penduduk miskin Kabupaten Pamekasan tahun 2020 mencapai 14,60 persen. Kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 15,30 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin tahun 2020 sebanyak 129,4 jiwa, dan pada tahun 2021 menjadi 137,12 jiwa.
Angka kemiskinan Kabupaten Pamekasan, lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 10,8 persen dan 9,41 persen angka kemiskinan nasional.
Pada pendoman penyusunan APBD tahun 2022 Kabupaten Pamekasan yang dituangkan dalam Perbup Kabupaten Pamekasan nomor 19 tahun 2021, agenda prioritas Bupati Baddrut Tamam dan Fattah Jasin fokus kepada penumbuhan industri rumahan dengan one village one product, pelatihan keterampilan kerja, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan lansia, bantuan peralatan pendidikan warga miskin, bantuan alat bagi penduduk yang disabilitas.
Anggota DPRD Pamekasan Qomarul Wahyudi mengatakan, Baddrut Tamam harus mulai sadar atas apa yang dilakukan selama 4 tahun memimpin Pamekasan. Kemiskinan yang terus meningkat ini sebagai bukti kegagalan dia dalam membangun Pamekasan. Menurutnya, pembangunan yang berdampak positif adalah pembangunan yang kesejahteraannya meningkat.
“Menurut saya, tak ada prestasi yang membanggakan bagi Badrut Tamam selama 4 tahun memimpin karena mudah mengukurnya, yakni dari tingkat kemiskinan penduduk,” kata Qomarul Wahyudi dalam diskusi dengan Maduranet akhir pekan lalu.
Politisi muda Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Pamekasan ini mengungkapkan, jumlah penduduk miskin di sektor lapangan usaha, berada pada sektor pertanian sebesar 57,11 persen. Sedangkan pada sektor pekerjaan, penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan berada pada sektor informal yang porsentasenya mencapai 61,66 persen.
“Lihat saja kebijakan anggaran Badrut Tamam dari tahun ke tahun yang diajukan kepada DPRD Pamekasan, kurang berpihak kepada petani. Padahal penyumbang kemiskinan di sektor lapangan usaha adalah kemiskinan yang paling tinggi,” imbuhnya.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Madura Pamekasan ini menjelaskan, banyak program yang ditelorkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan warga miksin. Seperti road show batik ke beberapa kota di Indonesia yang menghabiskan anggaran ratusan milyar. Anggaran itu tidak berputar di Kabupaten Pamekasan dan hanya dinikmati oleh orang luar.
“Jika anggaran promosi batik ke luar daerah itu ratusan milyar, lalu peningkatan terhadap kesejahteraan rakyat miksin dan pelaku usaha batik lokal berapa? Seharusnya hitung-hitungannya adalah nilai ekonomi,” terang Wahyu.
Bagi Wahyu, kesempatan Baddrut Tamam dan Fattah Jasin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pamekasan sudah tinggal sejengkal. Sebagai politisi muda, Wahyu tidak banyak berharap pada kepemimpinan Baddrut Tamam di sisa masa jabatannya akan menyelesaikan problem kemiskinan. Pesimisme itu didasarkan kepada kebijakan penyusunan anggaran yang kurang berpihak kepada rakyat miskin.
“Saya akan koreksi secara utuh bagaimana postur APBD 2023 mendatang. Jika masih sama dengan tahun ini, berarti tidak ada kreativitas dan mustahil problem kemiskinan bisa diatasi secara maksimal,” tandasnya.
- Terkini
- Trending
