PAMEKASAN, MADURANET – Lembaga Kajian dan Advokasi Rakyat (LekRa) Madura Pamekasan, mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan peluang kepada sejumlah wartawan mengatur proyek agar dipecat. Desakan itu setelah LekRa mengantongi sejumlah nama wartawan di Pamekasan yang aktif mengatur proyek Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Rakyat Pemkab Pamekasan.
Ahmad Fauzi, Ketua LekRa mengatakan, wartawan yang mengatur proyek milik pemerintah sudah melanggar etika profesi dan tidak akan pernah obyektif dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan. Sebab, wartawan tersebut akan menutupi keburukan instansi dimana dia bekerja sebagai pengatur proyek.
“Kami mendesak instansi yang merekrut wartawan dalam pelaksanaan proyek, agar dipecat. Biarkan wartawan tersebut fokus kepada profesinya,” kata Ahmad Fauzi, Kamis (4/11/2021).
LekRa sendiri, pada hari Senin (8/11/2021) akan mendatangi OPD yang merektut wartawan terlibat dalam pelaksaan proyek. Kedatangan LekRa untuk mendesak OPD tersebut agar secepatnya memecat wartawan yang telah memanfaatkan profesinya untuk merangkap sebagai pengatur proyek.
“Secepatnya akan kami datangi OPD yang bersangkutan. Biarkan wartawan itu berjalan di rilnya sendiri sebagai profesi yang mengontrol kebijakan pemerintah, bukan menjadi bagian dari profesi yang mengambil keuntungan dari profesinya,” imbuhnya.
Fauzi mengaku prihatin dengan adanya wartawan yang terperangkap pada pengaturan proyek pemerintah. Sebab, banyak wartawan yang menjauhi proyek agar dirinya bisa independen dan bisa leluasan melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
“Kalau wartawan sudah berada di ketiak pemerintah, lalu siapa yang akan mengontrol pemerintah. Maka demokrasi ini bisa rapuh karena ulah wartawan yang terlibat pengaturan proyek,” ungkap mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.
Menurut Fauzi, masih banyak orang lain selain wartawan yang membutuhkan pekerjaan menjadi pelaksana proyek di instansi pemerintah. Jika wartawan masih cawe-cawe dengan proyek pemerintah, sama saja dia menutup kesempatan orang lain yang butuh pekerjaan.
