PAMEKASAN, MADURANET – Komisi IV DPRD Pamekasan mempersoalkan data warga penerima paket bantuan dari Pemkab Pamekasan yang tengah menjalani isolasi mandiri karena covid-19. Data tersebut dinilai amburadul. Pasalnya, data antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial bersebrangan.
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Wahyudi mengatakan, data warga isoman antara Dinsos dan Dinkes berbeda. Dinkes mengeluarkan data warga isoman sebanyak 140. Sedangkan Dinsos mendata ada 250 paket bantuan yang diberikan kepada warga isoman.
“Kalau Dinkes mendata 140 warga isoman, sementara paket bantuan yang disebarkan Dinsos sebanyak 250, ada kesalahan pembagian paket bantuan,” ujar Wahyudi melalui telpon seluler, Jumat (30/7/2021).
Politisi muda asal Partai Bulan Bintang ini menambahkan, tidak singkronnya data Dinkes dan Dinsos ini menjadi pertanyaan besar. Ada potensi kesalahan dalam pemberian paket bantuan khusus warga isoman.
“Kalau mengacu ke data Dinkes, 110 paket bantuan itu diberikan kepada siapa? Ini aneh sekali,” imbuh pria yang akrab disapa Wahyu ini.
Tidak singkronnya data itu, sempat diklarifikasi ke Dinsos Pamekasan. Namun jawaban Dinsos tak kunjung valid. Bahkan versi koordinator Kabupaten PKH, warga yang menerima paket bantuan isoman, hanya 114.
“Saya berkali-kali minta data riil ke Dinsos, tapi tak kunjung diberi. Baik secara tertulis atau secara online,” ungkapnya.
Wahyu menyayangkan sikap Dinsos Pamekasan yang tidak beres dalam menangani program bantuan sosial kepada warga yang isolasi mandiri. Sebab, jika mau benar-benar bekerja berdasarkan fakta di lapangan, warga yang menjalani isoman, jumlahnya ratusan. Warga tersebut sangat membutuhkan perhatian pemerintah.
“Saya dorong agar Dinsos bekerja serius dan bekerja keras. Rakyat butuh uluran tangan karena mereka berada di tengah kesulitan selama pandemi dan PPKM,” tandasnya.
- Terkini
- Trending
