PAMEKASAN, MADURANET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menerima audiensi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan.
Audiensi yang turut dihadiri Kepala Dinas Sosial, Herman Hidayat Santoso, Kepala Dinas Kesehatan Saifudin, serta pewakilan komisi IV DPRD Pamekasan tersebut, berlangsung sekitar dua jam di Ruang Sidang DPRD Pamekasan, Kamis (21/5/2026).
Dalam forum itu, mahasiswa menyampaikan persoalan masyarakat yang belum tercover dalam program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Pamekasan.
Ketua Umum DPC GMNI Pamekasan, Syaifus Suhada’, mengatakan, masih banyak masyarakat yang BPJS kesehatannya tidak aktif akibat perubahan desil dan persoalan administrasi lainnya.
“Tidak tercovernya masyarakat dikarenakan BPJSnya tidak aktif akibat perubahan desil dan sebagainya,” kata Syaifus.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Menurut dia, audiensi tersebut dilakukan untuk mencari solusi bersama antara mahasiswa dan pemerintah daerah terkait persoalan layanan kesehatan masyarakat.
Ia mengaku bersyukur, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 66 miliar guna mengaktifkan kembali UHC prioritas di Pamekasan.
“Alhamdulillah, untuk jangka panjangnya, pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk mengaktifkan kembali UHC prioritas,” ujarnya.
Syaifus menjelaskan, masyarakat yang belum tercover BPJS dapat dibantu melalui program beakesmaskin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, masyarakat yang belum tercover di PBID dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga dapat dibantu melalui skema PBIN, sehingga bisa ditanggung oleh APBN.
“Pamekasan pada periode Mei sampai Desember mendapat jatah sekitar 30 ribu kepesertaan yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada masyarakat penderita penyakit kronis meski BPJS kesehatannya tidak aktif, dengan syarat tertentu yang harus dilengkapi.
Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, mengapresiasi langkah mahasiswa yang menyampaikan persoalan kesehatan masyarakat melalui audiensi tersebut.
Ali mengatakan, pihaknya siap membantu masyarakat yang mengalami kendala layanan kesehatan, termasuk pasien penyakit kronis meski masuk kategori desil 5 hingga 10.
“Apabila ada masyarakat yang sakit kronis meskipun terdata desil 5-10 akan dibantu dengan melengkapi beberapa persyaratan,” kata Ali.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak menunggu sakit untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Selain itu, Ali meminta masyarakat memberikan data yang jujur saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 agar bantuan sosial dan layanan kesehatan tepat sasaran.
“Karena masyarakat kita kadang ketika didata mereka enggan dianggap miskin, namun ketika berkenaan dengan bantuan mereka mengaku miskin semua,” ujarnya.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong para pengusaha di Pamekasan agar mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan guna mendukung capaian UHC prioritas.
“Tidak lucu kalau pengusaha besar, perusahaan besar, namun yang didaftarkan BPJS ketenagakerjaan hanya sembilan pekerja saja,” tandasnya.
