PAMEKASAN, MADURANET – Mantan legislator DPRD Pamekasan Suli Faris menilai, kondisi pemerintahan di Kabupaten Pamekasan sedang sakit. Hubungan eksekutif, legislatif dan yudikatif terlihat tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan, pemerintahan saat ini dianggap berada dalam masa kegelapan peradaban.
Pria yang kini telah menekuni dunia usaha ini, menyoroti fungsi legislatif yang sudah kehilangan nalar kritisnya terhadap kebijakan eksekutif. Fungsi kontrol DPRD Pamekasan sudah tidak berjalan dengan baik.
“Saya melihat akhir-akhir ini check and balance di pemerintahan Kabupaten Pamekasan tidak berimbang. Indikasinya adalah, banyak aktivis mahasiswa, pemuda, LSM yang lebih berani mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat daripada wakil rakyat,” terang Suli Faris, dikutip dari video wawancara akun youtube Alkhafi Official.
https://www.youtube.com/watch?v=zrrlJw1HagE
Menurut Suli, banyak kebijakan yang harus dikritisi oleh DPRD Pamekasan yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan rakyat. Di antaranya soal alokasi penggunaan anggaran dalam APBD. APBD Pamekasan jika dikalkulasi, banyak yang digunakan di luar kepentingan rakyat. Dari 100 persen APBD Kabupaten Pamekasan, 64 persen sudah habis untuk membiayai birokrasi yang orientasinya untuk kepentingan birokrasi. Sisanya, 36 persen untuk belanja publik.
Dari belanja publik tersebut, masih banyak yang orientasinya untuk kepentingan birokrasi. Suli mencontohkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar promosi batik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Pamekasan. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai gebyar batik di beberapa kota. Kegiatan itu tidak berdampak apapun terhadap pengrajin batik karena dihabiskan oleh birokrasi yang sifatnya seremonial belaka.
“Harusnya problem anggaran semacam ini yang dikritisi oleh DPRD Pamekasan. Ini mereka mendiamkannya,” ungkap Suli Faris.
